Wamenperin Faisol: Produksi Kakao Dalam Negeri Masih Jauh dari Kebutuhan Nasional

Selain itu, ia juga menyoroti terkait masalah standard fermentasi kakao. Kata dia, masalah engganya petani melakukan fermentasi biji kakao karena petani memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi.

Selisih harga sekitar Rp2.000 per kilogram dibandingkan harga non-fermentasi atau asalan, tidak cukup menarik, padahal yang diminta standard internasional adalah fermented cacao.

"Pemerintah mesti membantu petani, karena napas petani kita cekak (pendek), mereka memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan proses fermentasi meski dari standar mutunya adalah yang difermentasi,” ungkap Panggah. 

Panggah juga menyoroti terkait masalah hilirisasi. Ia mengungkapkan bahwa yang dibutuhkan para petani adalah teknologi pengolahan yang memadai untuk meningkatkan nilai tambah produk turunan coklat sangat beragam. 

"Dalam hal ini diperlukan peran sektor industri, maka harus ada sinergi yang baik antara sektor perkebunan dan sektor industri, bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sektor perkebunan, karena kalau tidak ada sinergi akan jadi mentok. Hilirisasi ini berada dalam rezim industri," jelasnya.

Karena itu, ia menekankan perlu ada sinergitas erat antara sektor perkebunan dan industri. 

"Jika tidak ada kolaborasi yang kuat, upaya hilirisasi akan sulit berjalan. Saya kira tidak perlu terlalu banyak dibahas, yang terpenting adalah dikerjakan," pungkasnya.