Pasokan HGBT Dikurangi, Kemenperin Sebut Bikin Industri RI Kalah Saing dan Akhirnya Terjadi PHK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaku industri menyoroti persoalan pasokan Harga Gas Tertentu (HGBT) yang dinilai tidak stabil.

Padahal program ini telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden dengan harga sekitar 6,5 dolar AS per MMBTU.

HGBT adalah program pemerintah yang memberikan harga gas lebih murah untuk sejumlah industri. Program ini telah berjalan sejak 2020 dan terbukti membantu industri memaksimalkan produksinya.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengatakan, lonjakan harga gas akan memengaruhi harga produk akhir dan daya saing industri.

Baca juga: HKI Minta Keberlanjutan dan Perluasan Program HGBT untuk Industri

"Jika bahan baku naik, otomatis harga produk juga naik. Akibatnya, daya saing industri nasional melemah dan kalah bersaing dengan produk dari luar negeri," tutur Febri dalam keterangan, Minggu (17/8/2025).

Febri menilai kebijakan pembatasan HGBT bertentangan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, yang menekankan kemandirian energi, kemandirian pangan, hilirisasi industri, serta penciptaan lapangan kerja.

"Pengurangan pasokan ini akan berdampak pada ketersediaan pupuk, yang merupakan komponen strategis bagi ketahanan pangan. Industri oleokimia juga terkena imbasnya, sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terganggu," jelasnya.

Kementerian Perindustrian menyatakan, alasan keterbatasan pasokan gas tidak masuk akal dan terlalu mengada-ada.

"Kalau memang pasokan terbatas, mengapa industri masih bisa membeli gas ketika harganya melonjak hingga 17 dolar per MMBTU? Kalau gas harga 6,5 dolar AS pasokannya terbatas. Ini patut dipertanyakan," ujar Febri.

Febri menambahkan, pembatasan HGBT tidak hanya mengancam kelangsungan produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, bahkan hingga penutupan usaha dan PHK pekerja industri.

"Lebih dari 100.000 pekerja di sektor penerima manfaat HGBT akan terdampak. Bila industri menurunkan kapasitas atau menutup pabrik, PHK tidak dapat dihindarkan," tegasnya.

Menurut Febri, gas bumi memiliki peran vital, baik sebagai bahan baku maupun sumber energi dalam proses produksi industri pupuk, kaca, keramik, baja, oleokimia, hingga sarung tangan karet.

Meski negara kehilangan sebagian pendapatan dari program HGBT, nilai tambah yang dihasilkan dari produk hilir jauh lebih besar.

"Setiap Rp 1 yang hilang di hulu bisa dikompensasi Rp 3 dari penciptaan nilai tambah diproduk hilir industri pengguna HGBT. Karena itu, lebih bijak bila pendapatan negara difokuskan pada pajak produk hilir hasil hilirisasi gas HGBT ini, bukan pada gas di hulu," ungkap Jubir Kemenperin.

Febri optimistis, jika harga HGBT tetap dijaga di level 6,5 dolar AS per MMBTU dengan pasokan yang stabil, serta penerimaan pajak difokuskan pada produk hilir, maka target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo bisa tercapai. 

"Insya Allah, dengan kebijakan yang tepat, target pertumbuhan itu bukan hanya impian, melainkan dapat benar-benar diwujudkan," imbuhnya.

Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengumumkan terjadinya penurunan volume gas yang disalurkan pada Agustus 2025 dari pemasok gas atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas.

PGN adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi di Indonesia.

Kondisi penurunan pasokan ini berdampak pada pengaliran gas ke sebagian pelanggan di wilayah Jawa Barat untuk sementara waktu, yang diperkirakan juga berdampak ke industri penerima program HGBT.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menjelaskan, gangguan pasokan ini dipicu oleh pemeliharaan operasional tak terencana di beberapa pemasok gas, serta keterlambatan realisasi tambahan pasokan yang masih dalam proses.

"PGN juga belum mendapatkan tambahan kargo LNG domestik untuk periode Agustus 2025 sebagai sumber alternatif lainnya," tutur Fajriyah dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/8/2025).

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, PGN mengimbau pelanggan terdampak agar melakukan pengaturan penggunaan gas.

Bagi pelanggan dengan sistem dual fuel, diminta mempersiapkan bahan bakar lain sebagai energi pengganti selama masa penyesuaian.

"PGN bersama pemangku kepentingan terkait tengah melakukan percepatan untuk memperoleh tambahan alokasi pasokan, termasuk LNG dan menyalurkannya kembali secepat mungkin," kata Fajriyah.

PGN juga menyampaikan permohonan maaf atas situasi yang ditimbulkan dan berkomitmen memberikan pembaruan informasi secara berkala melalui saluran resmi perusahaan.

"PGN akan terus memberikan pembaharuan informasi secara berkala melalui saluran resmi perusahaan, serta memastikan koordinasi intensif agar pasokan dan layanan dapat segera pulih," ungkapnya.