Senin, 6 Oktober 2025

Kadin Sebut Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Realistis, Industri Harus Jadi Motor Utama

Kadin Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto cukup realistis.

Penulis: Lita Febriani
Editor: Choirul Arifin
Bambang Ismoyo/Tribunnews.com
TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin. Kadin Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto cukup realistis. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2026 yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan saat RUU RAPN dan Nota Keuangan di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) cukup ambisius, namun tetap realistis jika didukung faktor pendukung yang kuat.

Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara atau wilayah dalam suatu periode waktu tertentu.

Kadin menilai, target ambisius tersebut bisa tercapai asal stabilitas ekonomi global, peningkatan investasi dan konsumsi domestik bisa terjaga.

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga menargetkan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,44-4,96 persen, angka kemiskinan 6,5-7,5 persen, Rasio Gini 0,377-0,380 dan Indeks Modal Manusia mencapai 0,57.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan, bahwa pengurangan pengangguran dan kemiskinan akan sangat bergantung pada kinerja sektor industri dan UMKM. 

"Untuk target pengurangan pengangguran dan kemiskinan, sektor industri dan UMKM harus menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja. Program padat karya, pelatihan vokasi dan perluasan akses permodalan bagi usaha kecil akan menjadi kunci," tutur Saleh saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/8/2025).

Saleh menambahkan, penurunan kemiskinan ekstrem hingga 0-0,5 persen memerlukan intervensi yang tepat sasaran, seperti bantuan sosial berbasis data dan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.

Sementara target Gini Ratio di kisaran 0,377-0,380 mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kesenjangan.

"Perlu adanya pemerataan pembangunan melalui industrialisasi di luar Jawa, peningkatan kualitas SDM dan perluasan akses masyarakat terhadap ekonomi digital," jelas Saleh.


Industri Tetap Jadi Tulang Punggung

Sektor industri yang menyumbang 18-20 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih menjadi pilar utama perekonomian.

Meski demikian, Saleh menyoroti sejumlah tantangan seperti tingginya biaya energi, ketergantungan impor bahan baku, rendahnya produktivitas tenaga kerja dan kepastian hukum yang belum optimal.

Baca juga: Apindo: Target Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen Perlu Optimisme dan Kehati-hatian

Namun, potensi sektor ini dinilai besar, terutama jika diarahkan pada industri bernilai tambah tinggi seperti otomotif listrik, elektronik dan pengolahan mineral.

"Hilirisasi sumber daya alam dapat membuka peluang ekspor yang lebih menguntungkan. Selain itu, adopsi teknologi Industri 4.0, seperti otomatisasi dan artificial intelligence, bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi," ungkap Waketum Kadin Bidang Perindustrian.

Langkah Strategis yang Diperlukan

Kadin mendorong sejumlah langkah untuk memaksimalkan kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah.

Pertama, memperluas pemberian insentif fiskal, seperti tax holiday dan tax allowance untuk menarik lebih banyak investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Baca juga: Prabowo Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,4 Persen di 2026, Pakai Jurus Pengelolaan Fiskal Sehat

Kedua, memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendukung seperti energi yang terjangkau dan berkelanjutan, pelabuhan yang efisien dan konektivitas logistik yang lancar.

"Biaya logistik yang tinggi saat ini menjadi beban berat bagi industri, sehingga perbaikan di sektor ini akan langsung meningkatkan daya saing," ujarnya.

Ketiga, penyederhanaan regulasi dan peningkatan kepastian hukum mutlak diperlukan agar iklim usaha semakin kondusif.

"Perizinan yang berbelit-belit dan tumpang tindihnya aturan sering menjadi penghambat ekspansi industri," terang Saleh Husin.

Keempat, peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan kebutuhan industri akan memastikan tenaga kerja siap pakai. Pelatihan berbasis teknologi dan sertifikasi kompetensi harus masif dilakukan.

"Dengan langkah-langkah tersebut, sektor industri tidak hanya akan tumbuh, tetapi juga menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian secara keseluruhan," terangnya.

 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved