Senin, 29 September 2025

Ekonom: Penyelenggara Negara Tak Amanah, Manfaat Pertumbuhan Ekonomi Tak Dirasakan Masyarakat Luas

aliansi ekonom indonesia menilai penyelenggara negara kurang amanah dalam menjalankan tugas mereka.

Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews.com
Aliansi Ekonom Indonesia, yang merupakan gabungan ekonom dari berbagai institusi, menilai penyelenggara negara kurang amanah dalam menjalankan tugas mereka. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aliansi Ekonom Indonesia, yang merupakan gabungan ekonom dari berbagai institusi, menilai penyelenggara negara kurang amanah dalam menjalankan tugas mereka.

Akibatnya, perekonomian Indonesia merosot, sehingga menyebabkan berbagai ketidakadilan sosial.

Para ekonom berpendapat, pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung turun dan jauh dari karakter inklusif, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak dirasakan oleh masyarakat luas.

Baca juga: Independensi BI Dinilai Makin Hilang karena Dibebankan Membiayai Program Populis Pemerintah

Salah satu ekonom yang tergabung dalam aliansi ini, Elan Satriawan, mengungkapkan bahwa pada periode 2010-2020, atau sebelum Covid-19, perekonomian tumbuh sebesar 5,4 persen dan mampu mengungkit upah riil yang tumbuh 5,1 persen.

Namun, pada periode 2022-2024, setelah pulih dari Covid-19, perekonomian Indonesia walau tumbuh 5 persen, hanya bisa mengungkit upah riil sebesar 1,2 persen.

"Jadi, upah riil stagnan," kata Elan dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Selasa (9/9/2025).

Kemudian, ia mengungkap tingginya ketimpangan dalam berbagai dimensi, baik antar kelompok pendapatan, wilayah, latar belakang sosial, serta demografi.

Ketimpangan itu ditandai dengan mandeknya peningkatan kesejahteraan kelompok bawah, rentan dan menengah, sementara kelompok atas tumbuh lebih pesat.

Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), ia mencontohkan tingkat kemiskinan di Maluku dan Papua konsisten lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di wilayah lainnya di Indonesia.

Angkanya memang menurun dari saat 2005 sebesar 38,9 persen, ke 28,7 persen pada 2015, dan 24,7 persen pada 2025.

Namun, masih terus menjadi yang tertinggi dibanding daerah lain seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, serta Bali dan Nusa Tenggara.

Kemudian, masyarakat disebut juga mengalami perlambatan pertumbuhan rata-rata pengeluaran per kapita pada periode 2018-2024 dibandingkan periode 2012-2018 dengan koreksi pertumbuhan rata-rata 2 poin persentase. 

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of

asia sustainability impact consortium

Follow our mission at www.esgpositiveimpactconsortium.asia

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan