Banggar DPR Perkirakan Belanja Negara RAPBN 2026 Tembus Rp 3.820 Triliun

Di dalam negeri, kata Said, pemulihan daya beli masyarakat juga belum sepenuhnya terjadi, terlihat dari melandainya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. 

Pemerintah juga dihadapkan pada berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) setelah hilangnya setoran dividen BUMN sekitar Rp 80 triliun pascarevisi UU BUMN yang melahirkan Danantara.

Meski begitu, RAPBN 2026 diharapkan menjadi modal penting bagi pemerintah untuk memperkuat program pemulihan daya beli masyarakat, menjaga ekspansi ekspor, dan membiayai program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Kopdeskel, Sekolah Rakyat, dan pemeriksaan kesehatan gratis.

"Namun keberhasilan program ini akan menjadi “game changer” untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) generasi mendatang. Saat ini angkatan kerja kita 54 persen hanya lulusan SMP ke bawah," ucap Said.

Program-program tersebut, jelas dia, penting untuk mengubah struktur demografi angkatan kerja menjadi lebih berkualitas, dan handal menangkap peluang, bahkan menciptakan lapangan kerja sendiri.

Said menambahkan, peningkatan belanja negara perlu dibarengi pembiayaan yang berkelanjutan.

"Investasi pemerintah melalui APBN saja tidak cukup untuk membiayai pembangunan. Pemerintah harus melibatkan sektor swasta untuk menggerakkan ekonomi lebih ekspansif," tuturnya.

Dia mengungkapkan, pemerintah perlu memperbanyak skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di berbagai proyek pemerintah yang secara teknis memungkinkan untuk hal itu. 

"Investasi swasta menjadi salah satu kunci penting yang harus terus ditingkatkan ke depan," ungkap Said.