Banggar DPR Perkirakan Belanja Negara RAPBN 2026 Tembus Rp 3.820 Triliun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, memperkirakan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 berada pada kisaran Rp 3.800 triliun hingga Rp 3.820 triliun.

Banggar DPR adalah lembaha di DPR yang bertugas membahas dan menetapkan alokasi anggaran dalam APBN hingga menentukan kebijakan fiskal umum dan prioritas anggaran bersama pemerintah.

Sementara RAPBN merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan yang disusun oleh pemerintah Indonesia dan diajukan kepada DPR RI untuk dibahas dan disahkan menjadi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

RAPBN berisi estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara untuk satu tahun anggaran (1 Januari–31 Desember).

Said mengatakan, angka dalam RAPBN 2026 tersebut tersebut lebih tinggi dibanding belanja negara dalam prognosis APBN 2025 yang sebesar Rp 3.527,5 triliun.

Mengacu pada pembahasan awal postur RAPBN 2026, pendapatan negara diproyeksikan Rp 3.094 triliun hingga Rp 3.114 triliun, dengan defisit anggaran dalam rentang 2,53 persen produk domestik bruto (PDB) atau setara Rp 706 triliun.

"Mengacu pada beberapa pengalaman di tahun sebelumnya, biasanya pemerintah mengajukan pada batas atas ketimbang batas bawah," kata Said kepada wartawan, Senin (11/8/2025).

Postur RAPBN 2026 ini lebih tinggi dibanding prognosis APBN 2025 yang mencatat pendapatan negara Rp 2.865,5 triliun. 

Pendapatan tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 2.387,3 triliun, penerimaan bukan pajak Rp 477,2 triliun, dan penerimaan hibah Rp 1 triliun. 

Ada pun belanja negara tahun ini diperkirakan mencapai Rp 3.527,5 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.663,4 triliun dan transfer ke daerah Rp 864,1 triliun. 

Dengan demikian, kata Said, defisit APBN 2025 diperkirakan sebesar Rp 662 triliun atau 2,78 persen PDB.

Tantangan besar bagi Pemerintah

Said menilai, target pendapatan dan belanja negara pada RAPBN 2026 yang meningkat signifikan akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah. 

Politikus senior PDIP dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) ini menjelaskan, kondisi global yang penuh ketidakpastian menjadi faktor utama yang harus diantisipasi.

"Dunia usaha di seluruh dunia harus mulai menyesuaikan diri dengan tarif kebijakan Presiden Trump yang berlaku kepada banyak negara, serta konflik geopolitik yang tak kunjung lerai," ujar Said.