Terjadi Antrean Kendaraan hingga 18 Km di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi Jawa Timur, Ini Kata ASDP

TRIBUNNEWS.COM, KETAPANG - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) berkolaborasi untuk mengatasi antrean kendaraan yang mengular hingga 18 kilometer di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

ASDP merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia yang bergerak di bidang penyeberangan antar pulau.

Lonjakan ini dipicu oleh dua faktor utama, yakni pembatasan operasional kapal pascakecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya dan penutupan total jalur Gumitir-Jember akibat proyek preservasi nasional.

Baca juga: Cegah Aktivitas Calo di Pelabuhan Penyeberangan, ASDP Wajibkan Penumpang Reservasi Tiket di Ferizy

Meski terjadi antrean panjang, ASDP memastikan bahwa layanan penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk tetap berjalan normal.

Saat ini, sebanyak 26 kapal dioperasikan, terdiri dari 18 kapal di dermaga moveable bridge (MB) dan 6 kapal di dermaga landing craft machine (LCM).

Untuk mempercepat pergerakan, dua kapal tambahan, diantaranya KMP Liputan 12 dan KMP Samudera Utama, disiagakan di area Kartika Beach.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyampaikan, ASDP bertanggung jawab atas kelancaran layanan pelabuhan dan penumpang, sedangkan KSOP mengatur dan mengoptimalkan jadwal operasional kapal.

"Ini adalah upaya bersama. Semua stakeholder menjalankan perannya agar distribusi logistik dan pelayanan penyeberangan tetap berjalan aman dan tertib," ungkap Shelvy dalam keterangan, Jumat (1/8/2025).

Sebagai langkah teknis, kendaraan disortir berdasarkan bobot. 

Kendaraan di atas 35 ton diberi stiker merah dan diarahkan ke dermaga LCM, sementara kendaraan di bawah 35 ton diberi stiker hijau untuk diprioritaskan di dermaga MB. 

Kebijakan ini bertujuan mengefisiensikan proses muat sesuai karakteristik kapal.

Menanggapi aksi protes para sopir truk pada Jumat (1/8/2025), ASDP segera menyalurkan bantuan air minum ke area penampungan Bulusan.

Perusahaan juga telah bersurat kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi guna meminta dukungan tambahan air bersih di titik tersebut.

"Kami memahami kesulitan para pengemudi. Respons cepat dan kolaborasi lintas pihak adalah kunci dalam situasi seperti ini," ujar Shelvy.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Muhammad Masyhud menegaskan, seluruh kapal yang beroperasi telah melalui inspeksi keselamatan dan dinyatakan laik laut.