Pemerintah Diminta Mengantisipasi Dampak Negatif Kesepakatan Dagang dengan AS

"Jadi di satu sisi Indonesia berharap tetap menjaga akses pasar ke AS, yang belum tentu juga akan diterima pasar disana mengingat harga barang-barang tersebut akan meningkat 4x lipat dari harga sebelumnya, di sisi lain kita tidak menyadari potensi hancurnya industri dalam negeri akibat serangan produk-produk ekspor AS,” ucapnya.

Farouk juga memperingatkan bahwa kondisi ini dapat mengubah surplus neraca dagang Indonesia dengan AS yang kini sekitar USD 18 miliar menjadi defisit. 

Selain itu, potensi kekurangan penerimaan negara, baik dari pajak maupun PNBP, diperkirakan bisa mencapai IDR 200 triliun.

Melihat potensi risiko ini, ia mendorong pemerintah untuk mulai mengidentifikasi pasar ekspor alternatif bagi pelaku usaha nasional. 

Menurutnya, diversifikasi pasar ekspor menjadi penting agar ketergantungan terhadap AS bisa dikurangi.

Ia menilai pemerintah seharusnya menolak kesepakatan yang bersifat menekan secara sepihak. 

Farouk mencontohkan langkah Singapura yang mulai menerapkan pendekatan "the World minus One" sebagai upaya untuk memperluas kerjasama global dengan tidak tergantung pada AS.

"Sehubungan dengan ini maka sudah sewajarnya Indonesia melakukan hal yang sama sehingga pada waktunya Indonesia dapat negosiasi ulang terhadap AS dengan 'bargaining position' yang lebih kuat, dan tidak gampang ditekan."

Kebijakan tarif

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan kebijakan tarif sebagai bagian dari strategi ekonomi nasional yang ia sebut sebagai bentuk “kemerdekaan ekonomi” atau Liberation Day. 

Kebijakan ini, menurut Trump, untuk melindungi industri dalam negeri AS dari persaingan produk impor sekaligus mengurangi defisit perdagangan.

Trump juga menggunakan tarif sebagai alat negosiasi dagang, misalnya dengan Indonesia, yang berujung pada pembelian 50 jet Boeing dan komoditas AS senilai USD19,5 miliar.