Komisi XI DPR Soroti Kesepakatan Dagang RI-AS: Siapkan Strategi Lindungi Industri Nasional

Melalui skema vokasi dan program sertifikasi kompetensi, tenaga kerja harus dipacu untuk menguasai teknologi digital, otomasi, serta standar internasional seperti ISO, CE, dan FDA. 

Kemitraan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan kerja, dan platform elearning dapat mempercepat proses pelatihan massal bagi setidaknya 500.000 pekerja manufaktur dalam dua tahun ke depan.

Ketiga, dorongan kuat menuju digitalisasi dan era Industry 4.0 akan membuka peluang peningkatan efisiensi dan akses pasar. 

Pemerintah perlu memfasilitasi UMKM untuk melakukan adopsi Internet of Things, big data analytics, dan cloud computing. Dengan demikian, UMKM dapat terintegrasi ke platform ecommerce internasional, menurunkan biaya transaksi, dan memperluas pangsa pasar.

Keempat, diversifikasi rantai nilai dan ekspor harus dipercepat. Indonesia perlu fokus pada produk bernilai tambah tinggi seperti suku cadang otomotif, panel elektronik, busana berdesain premium, dan furnitur kustom. 

Melalui misi perdagangan serta fasilitasi sertifikasi mutu dan standar teknis di pasar Uni Eropa, Timur Tengah, dan Asia Timur, produk Indonesia dapat menembus segmen pasar kelas atas dengan margin lebih tinggi.

Semua strategi tersebut, menurut Misbakhun, dapat terwujud bila mendapat dukungan solid dari perbankan. 

Penyaluran kredit yang terus melambat dari 9,16 persen tahun ke tahun (y-o-y) di bulan Maret 2025 menjadi 8,43 persen y-o-y di bulan Mei, harus ditingkatkan secara signifikan. 

“Perbankan harus proaktif untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor-sektor yang berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan pekerjaan dan perekonomian nasional. Ini merupakan bentuk patriotisme modern yang sedang dibutuhkan bangsa ini”, ujarnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menyampaikan bahwa Komisi XI DPR RI akan mengawal implementasi dari kesepakatan perdagangan tersebut. 

“Kami akan meminta pemerintah menjelaskan secara rinci peta jalan (roadmap) untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri,” ujarnya. 

Meski demikian, kesepakatan perdagangan dengan Amerika Serikat ini bisa dimanfaatkan Indonesia sebagai momentum untuk memperkuat struktur industri nasional. 

“Bukan menjadi ancaman, tapi justru mendorong pembenahan menyeluruh demi memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujar Misbakhun.