Penundaan Tarif Impor AS 32 Persen Bentuk RI Kembali Gagal Negosiasi: Menambah Ketidakpastian

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebesar 32 persen bagi Indonesia ditunda sampai negosiasi antara RI dan AS selesai.

Sejatinya, tarif impor 32 persen akan berlaku pada 1 Agustus 2025 dan belum dapat dipastikan kapan negosiasi akan rampung.

Direktur Eksektuif Center of Reform on Economic (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, penundaah tarif ini menunjukkan kegagalan diplomasi perdagangan Indonesia dengan AS.

“Karena kalau kita melihat, dari beberapa negara berhasil mendapatkan persetujuan dengan Amerika,” ujar Faisal dikutip dari Kontan, Senin (14/7/2025).

Baca juga: Amerika Masih Ogah Turunkan Tarif Impor Bagi RI, Ekonom Sarankan Pemerintah Lakukan Ini

Faisal mengaku sudah memprediksi kegagalan diplomasi ini jauh sebelumnya.

“Menurut saya memang tidak mudah untuk bisa mendapatkan atau bernegosiasi dengan Amerika dalam kondisi seperti sekarang,” jelas Faisal.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mempersiapkan langkah-langkah antisipasi jika proses negosiasi tidak membuahkan hasil.

Faisal menekankan bahwa dampak dari penundaan tarif ini akan sangat terasa bagi Indonesia.

“Kita akan kehilangan market dari produk-produk yang kita punya kesamaan dengan Vietnam di pasar Amerika,” kata Faisal.

Sektor-sektor seperti tekstil, pakaian jadi, dan sepatu akan menjadi yang paling terpengaruh. 

Faisal mencatat bahwa Vietnam saat ini telah mendapatkan tarif yang lebih rendah, yaitu 20 persen, dibandingkan dengan tarif yang dikenakan pada Indonesia yang mencapai 32 persen.

“Secara umum, kalau kita pukul rata dengan tingkat tarif yang rata-ratanya, kayaknya sepertinya kita termasuk yang salah satu yang tertinggi,” tegas Faisal.

Faisal menegaskan bahwa jika negosiasi tidak berjalan baik, Indonesia bisa menghadapi defisit perdagangan dengan AS.

“Ini adalah bukti kegagalan dari sisi trade negotiations kita,” ucap Faisal.

Menurutnya, kondisi ini bisa semakin memperburuk situasi industri padat karya di Indonesia, yang sudah mengalami tekanan sebelum tarif ini diterapkan.