Pemerintah Anggarkan Rp750 Miliar Bangun Kawasan Sentra Industri Garam di NTT

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, pemerintah memiliki anggaran Rp750 miliar untuk membangun Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) di Rote Ndao di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara menjelaskan nantinya K-SIGN akan memiliki 10 zona. Wilayah tersebut khusus untuk memenuho kebutuhan garam dalam negeri.

"Kita punya anggaran untuk di Rote ini Rp750 miliar," ujarnya di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).

Baca juga: Menko Zulkifli Hasan Buka Keran Impor Garam untuk Kebutuhan Industri hingga Akhir 2027

Anggaran tersebut, lanjut dia, akan dipakai untuk membangun zona 1 plus infrastruktur di seluruh zonanya.

"Zona 1 akan dikembangkan menyeluruh, baik dari infrastruktur sampai fasilitas pabrik," kata Koswara.

Nantinya, anggaran digunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). PT Garam akan menjadi operator dari proyek tersebut.

"Pemerintah akan membuka kesempatan bagi investor untuk masuk ke zona lainnya," kata Koswara.

KKP menyiapkan lahan-lahan yang dapat diolah untuk para investor baik dalam dan luar negeri. Sedangkan, untuk metodenya nanti akan ditentukan oleh investor tersebut.

Direktur Utama PT Garam Abraham Mose berujar, saat ini sudah terdapat beberapa investor dari dalam dan luar negeri yang tertarik untuk membangun pabrik di kawasan industri garam.

"Luar negeri karena dengan ditutup impor, sudah banyak juga yang berminat untuk ikut (investasi) dan kita terbuka," kata Mose.

Nantinya, Kawasan Sentra Industri Garam Nasional akan menyerap dua puluhan ribu lebih tenaga kerja. Pembangunan K-SIGN akan dilakukan melalui pendekatan ekstensifikasi terpadu, mencakup pembangunan tambak garam modern, fasilitas gudang dan pengolahan, serta penataan kelembagaan dan kerja sama produksi.

Pembangunan ini ditargetkan rampung selama dua tahun dengan tahapan kerja yang rinci dan terukur.

Tahapan pembangunan mencakup perencanaan dan persiapan lahan, perizinan, pembangunan infrastruktur, pembentukan kelembagaan, hingga uji coba operasional produksi garam tahap I dan II.

Kawasan yang ditetapkan mencakup lahan seluas 10.764 hektare, tersebar di 13 desa di tiga kecamatan yaitu Landu Lenko, Pantai Baru, dan Rote Timur, serta wilayah perairan di Teluk Pantai Baru.