SPKS Minta Pemerintah Turunkan Pajak Ekspor dan Pungutan Ekspor Sawit

"Tapi dengan adanya penerapan tarif dagang baru yang sangat besar, seolah-olah meniadakan semua perundingan dagang yang telah dilakukan selama ini," ujar Sabarudin.

Menurutnya, pemberdayaan ekonomi global melalui penghapusan hambatan tarif dagang dan non tarif, makin terperosok jurang pemisahan yang kian dalam, akibat penerapan sepihak yang dilakukan Presiden Trumph. 

Baca juga: 26 Konsumen Apartemen Meikarta Tuntut Pengembalian Dana, Mengaku Rugi Rp 4,5 Miliar

Kondisi ini akan makin diperparah, apabila tidak segera dilakukan antisipasi sedini mungkin.

Kondisi perkebunan kelapa sawit sendiri, telah melakukan banyak perubahan, melalui penerapan praktik budidaya terbaik dan berkelanjutan, dimana pemeliharaan tanaman perkebunan, menjadi konsen dari setiap usaha yang dilakukan. Melalui penerapan prinsip dan kriteria berkelanjutan, maka kebutuhan biaya pemeliharaan perkebunan kelapa sawit juga kian meningkat dewasa ini.

Pentingnya penurunan BK dan PE menjadi 0 persen, menurut Sabarudin, juga dibutuhkan secepat mungkin. Di sisi lain, Pemerintah juga perlu mengawasi perdagangan berbagai sektor barang dan jasa lainnya, sebagai pendukung perkebunan kelapa sawit, seperti pupuk dan sarana prasarana tidak naik harga jualnya.

Melalui antisipasi sedini mungkin ini, SPKS berharap akan kondusifitas perkebunan kelapa sawit akan tetap terjaga keberlangsungannya.

Kondisi ini sangat penting bagi petani kelapa sawit, supaya kinerja perkebunan kelapa sawit bisa terus meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat membantu negara menghasilkan devisa dari penjualan CPO dan produk turunannya.

Upaya mendukung program ketahanan pangan dan energi Presiden Prabowo, bisa dilakukan dengan mendorong partisipasi aktif dari suplai pasokan bahan baku CPO dari kebun petani kelapa sawit, sehingga masyarakat memiliki kemandirian ekonomi.

“Petani kelapa sawit dapat berdiri diatas kakinya sendiri dan bekerja keras membantu pemerintah menyuplai kebutuhan pangan dan energi dalam negeri," beber Sabarudin.

Pada beberapa diskusi interaktif bersama para pemangku kepentingan minyak sawit nasional, SPKS mendorong suplai bahan baku pabrik biodiesel berasal dari petani kelapa sawit. Lantaran penerapan mandatori biodiesel hingga B40 di Tahun 2025 ini, masih menjadi ganjalan bagi petani kelapa sawit. 

SPKS juga menyoal keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana hingga Puluhan Triliun Rupiah, penggunaannya sebesar 90% lebih, hanya dinikmati pengusaha biodiesel semata.

i sisi lain, berbagai kesulitan masih manghadang para petani kelapa sawit, guna menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS tersebut.

“Kami mengusulkan dana sawit yang dikelola BPDPKS dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani kelapa sawit. Subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan Biodiesel nasional," ujarnya.

SPKS memperkirakan adanya keputusan tarif dagang Presiden Donald Trump, juga akan mendistorsi permintaan CPO dan produk turunan sehingga akan menurunkan harga jual TBS hasil panen petani.

Diperkirakan, harga akan turun berkisar 2 hingga 3 persen atau sekitar Rp. 60 – Rp. 100 per kg TBS. Turunnya harga jual petani, tentu akan terbantu dengan diturunkannya BK dan PE hinga 0%, sehingga harga jual TBS hasil panen petani akan stabil.