Sabtu, 4 Oktober 2025

Bahlil: Jangan Maksa-maksa Pensiunkan PLTU, Kita Lagi Penghematan Anggaran

Jangan maksa-maksa kita pensiun-pensiun [PLTU], sumbernya enggak ada. Kita lagi penghematan anggaran

Endrapta Pramudhiaz/Tribunnews
PENSIUN DINI PLTU - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025). Dia mengatakan, untuk mempensiunkan dini PLTU di Indonesia butuh dana yang tidak sedikit. 

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan syarat untuk memensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia.

Menurut Bahlil, salah satu kunci utama untuk bisa memensiunkan PLTU adalah adanya pembiayaan yang tidak membebani negara, PLN, atau masyarakat.

"Kalau ada yang membiayai begini, alhamdulillah. Bila perlu kita pensiunkan semua, yang penting ada yang membiayai dong. Jangan maksa negara kita memensiunkan, habis itu cuma omon-omon, uangnya enggak ada. Kita ambil uang dari mana?" katanya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Bahlil juga menegaskan bahwa pinjaman untuk memensiunkan PLTU haruslah yang memiliki bunga terjangkau dan jangka waktu panjang.

"Jangan maksa-maksa kita pensiun-pensiun [PLTU], sumbernya enggak ada. Kita lagi penghematan anggaran," ujar Bahlil.

Untuk memensiunkan PLTU, menurut Bahlil, membutuhkan biaya yang sangat besar.

Dia mengilustrasikan perbandingan biaya antara PLTU dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), yang investasi awalnya lebih cepat, tetapi tetap memerlukan biaya yang signifikan.

Ia mengatakan, untuk memensiunkan PLTU lalu beralih ke PLTG, dibutuhkan dana sebesar Rp 72 triliun.

"Dari harganya, selisih harganya antara PLTU dengan gas, dengan asumsi gasnya harganya 10 dolar per MMBTU, satu gigawatt itu sama dengan tingkat kemahalannya Rp 6 triliun. Satu tahun," ucap Bahlil.

Baca juga: Pemerintah Perlu Pilih PLTU yang Cocok Untuk Adaptasi CCS

"Jadi kalau kita berubah dari PLTU ke gas, satu gigawatt selama 10 tahun, itu berarti tingkat kemahalannya Rp 72 triliun."

"Kalau 10 gigawatt sama dengan 10 ribu megawatt, itu artinya selama 10 tahun Rp 720 triliun," jelasnya.

Baca juga: Pemanfaatan Biomassa untuk Bahan Bakar PLTU Tekan Emisi Karbon 921 Ribu Ton CO2

Maka dari itu, ia menilai diperlukan lembaga yang ingin membiayai pensiun dini PLTU di Indonesia. Sebab, kini pemerintah memiliki banyak program pioritas yang dijalankan.

"Kita sekarang mau mikir pensiun PLTU, bangun sekolah, hilirisasi, atau yang lain? Ini dilematik sekali," pungkas Bahlil. 

Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved