Komisi XII DPR RI Soal Ketersediaan BBM: Kementerian ESDM Harus Perkuat Mitigasi Distribusi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan pentingnya langkah antisipatif pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mencegah potensi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik Pertamina maupun swasta.

Putri menyampaikan stabilitas distribusi energi merupakan salah satu kunci kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

“BBM adalah kebutuhan dasar masyarakat dan dunia usaha. Setiap gangguan distribusi akan langsung berdampak pada ekonomi rumah tangga, transportasi, hingga industri kecil dan menengah. Karena itu, pemerintah harus memastikan mitigasi yang matang agar tidak ada keresahan di masyarakat,” kata Putri, Jumat (19/9/2025).

Lebih lanjut, dia menekankan perlunya kebijakan yang berkeadilan antara SPBU Pertamina dan swasta. 

“Pertamina memang mendominasi dengan ribuan SPBU dan Pertashop, sementara swasta hanya sekitar lima persen. Namun, keberadaan SPBU swasta juga menyerap tenaga kerja dan melayani masyarakat. Maka, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan pelaku usaha dan pekerjanya” terang Putri.

Fraksi PAN, kata dia, mendukung setiap kebijakan energi yang memperkuat ketahanan nasional, namun mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang transparan. 

“Rakyat butuh kepastian, bukan kegaduhan. Mitigasi dan sosialisasi yang tepat akan menjaga public trust terhadap pemerintah, sekaligus mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada,” tandasnya.

Sebelumnya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan jika SPBU swasta ingin mendapatkan kuota lebih, mereka bisa melakukan kerja sama dengan Pertamina. 

Menurut Bahlil kerja sama SPBU swasta dan milik negara menjadi penting karena BBM merupakan kebutuhan vital masyarakat, dan harus dikendalikan negara untuk menjaga stabilitas pasokan. Ia menegaskan pengelolaan terkait komoditas utama tidak bisa diserahkan kepada teori pasar.

"Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, cabang-cabang industri ini. Kalau mau lebih, silakan berkolaborasi dengan Pertamina. Kenapa Pertamina? Pertamina itu representasi negara. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana?" kata Menteri Bahlil di Kementerian ESDM, Rabu (17/9/2025).