Prabowo Dinilai Bakal Kesulitan Libatkan Lebih Banyak Pengusaha Swasta di Proyek Infrastruktur

"Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta," katanya, Kamis (16/1/2025).

AHY memandang, jika sektor swasta bisa makin berkembang, mereka dapat ikut andil dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," ujar AHY.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyambut baik ide tersebut. Bahkan, ia berharap proyek infrastruktur bisa digarap sepenuhnya oleh pihak swasta.

Namun, ia juga menyadari bahwa keinginan ini harus mempertimbangkan apakah swasta benar-benar tertarik untuk terlibat, mengingat ada beberapa tantangan dalam perhitungan bisnisnya.

Misalnya, tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) yang seringkali tidak menarik bagi pengusaha.

"Saya mau 100 persen diserahkan ke swasta kalau memang yang ada yang mau. Tapi kan enggak semua pekerjaan itu secara hitung-hitungan ekonomi kan bisnis cocok. Ada beberapa hal yang enggak menarik," kata Dody kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (21/1/2025).

Dody menyambut baik permintaan Prabowo untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur karena langkah ini diyakini dapat mempercepat transformasi Kementerian PU.

Menurut dia, ini juga bisa menjadi cara untuk menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi.

Semakin tinggi rasio ICOR, maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output dari investasi juga semakin tinggi. ICOR perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Dody percaya bahwa dengan melibatkan pihak swasta, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

"Kalau swasta masuk, kita juga diawasi sama teman kita kan. Bukan cuma dari orang luar gitu, dari BPK, BPKP, Kejaksaan, ataupun KPK, tetapi dari partner kita yang di samping, yang partner kita mengerjakan pekerjaan itu," ujar Dody.

Proyek infrastruktur yang dimaksud untuk diserahkan kepada swasta bisa meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan lainnya.

Saat ini, Dody tengah mengkaji apakah kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

"Saya lagi mengkaji, kalau kita begitu itu menabrak undang-undang tertentu ngga? Kita menabrak peraturan pemerintahan enggak?" ucap Dody.

"Jadi kan secara governance, apapun yang kita kerjakan secara governance itu harus benar lah. Jadi kemudian tidak menimbulkan masalah," pungkasnya.