Prabowo Dinilai Bakal Kesulitan Libatkan Lebih Banyak Pengusaha Swasta di Proyek Infrastruktur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dinilai akan kesulitan melibatkan lebih banyak pengusaha swasta di proyek infrastruktur negara.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudistira menilai upaya tersebut akan sulit, karena rendahnya imbal hasil investasi atau Internal Rate of Return (IRR) dalam proyek infrastruktur, terutama yang berskala publik.

Baca juga: Menteri Prabowo-Gibran Sudah Lapor LHKPN Ke KPK, Ada yang Berharta Rp 5,4 Triliun, Ini Sosoknya

"Dari sisi swasta sebenarnya hampir sedikit terlibat dalam proyek infrastruktur karena internal rate of return-nya selalu rendah, terutama infrastruktur yang skalanya publik," katanya dalam konferensi pers daring bertajuk Rapor 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran, Selasa (21/1/2025).

"Apalagi infrastruktur yang sifatnya non komersial, itu akan sangat sulit dilakukan swasta," lanjutnya.

Bhima juga melihat keinginan Prabowo untuk melibatkan lebih banyak pengusaha swasta dalam proyek infrastruktur sebagai bagian dari sinyal perubahan arah kebijakan.

"Ini sebagai sinyal bahwa Pak Prabowo mungkin punya fokus di luar dari infrastruktur," ujar Bhima.

"Infrastruktur ini trademark-nya Pak Jokowi. Mungkin Pak Prabowo mau mengubah itu," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Prabowo telah mengatakan pembangunan proyek infrastruktur akan sebagian dialihkan ke swasta. Menurut dia, swasta banyak yang lebih paham.

"Saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta," kata Prabowo saat Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Baca juga: Basuki Hadimuljono Undang Presiden Prabowo Datangi Ibu Kota Negara

"Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur. Tidak benar. Saya tidak menghentikan. Saya merubah infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada swasta," lanjutnya.

Menurut Prabowo, pihak swasta lebih efisien, inovatif, dan berpengalaman dalam membangun infrastruktur.

"Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan. Swasta silahkan bergerak semuanya," ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan bahwa hal-hal yang bisa dikerjakan oleh swasta, perlu dikerjakan oleh pihak swasta.

Respons Para Menteri

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyambut baik dan siap berkolaborasi dengan dunia usaha.

"Oh iya tentu kita harus menghadirkan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan swasta," katanya, Kamis (16/1/2025).

AHY memandang, jika sektor swasta bisa makin berkembang, mereka dapat ikut andil dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

"Kalau dunia usaha, sektor swasta, juga bisa maju dan berkembang, tentu kita akan semakin baik untuk bisa menghadirkan peluang-peluang pembangunan infrastruktur yang semakin berkelanjutan," ujar AHY.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyambut baik ide tersebut. Bahkan, ia berharap proyek infrastruktur bisa digarap sepenuhnya oleh pihak swasta.

Namun, ia juga menyadari bahwa keinginan ini harus mempertimbangkan apakah swasta benar-benar tertarik untuk terlibat, mengingat ada beberapa tantangan dalam perhitungan bisnisnya.

Misalnya, tingkat pengembalian investasi (Internal Rate of Return/IRR) yang seringkali tidak menarik bagi pengusaha.

"Saya mau 100 persen diserahkan ke swasta kalau memang yang ada yang mau. Tapi kan enggak semua pekerjaan itu secara hitung-hitungan ekonomi kan bisnis cocok. Ada beberapa hal yang enggak menarik," kata Dody kepada wartawan di Jakarta, dikutip Selasa (21/1/2025).

Dody menyambut baik permintaan Prabowo untuk melibatkan swasta dalam pembangunan infrastruktur karena langkah ini diyakini dapat mempercepat transformasi Kementerian PU.

Menurut dia, ini juga bisa menjadi cara untuk menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR)

ICOR merupakan rasio antara investasi terhadap output yang dihasilkan dari investasi.

Semakin tinggi rasio ICOR, maka nilai investasi yang dibutuhkan dalam meningkatkan output dari investasi juga semakin tinggi. ICOR perlu dikendalikan untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Dody percaya bahwa dengan melibatkan pihak swasta, proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

"Kalau swasta masuk, kita juga diawasi sama teman kita kan. Bukan cuma dari orang luar gitu, dari BPK, BPKP, Kejaksaan, ataupun KPK, tetapi dari partner kita yang di samping, yang partner kita mengerjakan pekerjaan itu," ujar Dody.

Proyek infrastruktur yang dimaksud untuk diserahkan kepada swasta bisa meliputi berbagai sektor seperti pembangunan jalan tol, bendungan, dan lainnya.

Saat ini, Dody tengah mengkaji apakah kebijakan ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi.

"Saya lagi mengkaji, kalau kita begitu itu menabrak undang-undang tertentu ngga? Kita menabrak peraturan pemerintahan enggak?" ucap Dody.

"Jadi kan secara governance, apapun yang kita kerjakan secara governance itu harus benar lah. Jadi kemudian tidak menimbulkan masalah," pungkasnya.