Ekonom Celios Sebut Moratorium Sawit Ciptakan Kontribusi Ekonomi Rp28,9 Triliun pada 2045

Lokasinya tersebar di seluruh provinsi, bahkan di tingkat desa. 

“Ada di seluruh provinsi, jadi itu akan menjadi lumbung pangan kecil. Tidak hanya food estate yang besar, namun bahkan bisa di desa. Ini menjadi bagian dari program swasembada pangan.” kata Raja Juli.

Baca juga: Awal Tahun 2025, Indonesia Ekspor Cangkang Sawit ke Korea Selatan

Tujuan untuk memperluas program lumbung pangan/food estate perlu dipertanyakan. 

Pasalnya, jutaan hektar hutan yang telah dibabat sejak tahun 1995, terbukti gagal dan malah menimbulkan kehancuran ekosistem hutan dan lahan gambut. 

Bahkan, hasil kajian Pantau Gambut tahun 2024 bertajuk “Swanelangsa Pangan di Lumbung Nasional” menyebutkan bahwa ribuan hektar lahan bekas food estate dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Dosen di Departemen Antropologi UI, Suraya Afif mengatakan bahwa ada ketidakjelasan informasi yang disampaikan oleh pemerintah terkait proyek-proyek besar yang akan dilakukan selama ini. 

“Masalah terbesarnya adalah pemerintah tidak pernah jelas, apakah pembangunan yang dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Kita ketahui bersama proyek food estate selama ini malah diberikan seluruh aksesnya terhadap tentara dan perusahaan-perusahaan swasta, sementara rakyat malah terusir,” ungkap Suraya.

Ketimpangan dan kemiskinan harusnya bisa diturunkan melalui berbagai proyek tersebut. 

Kata dia, selama ini masyarakat hanya dijadikan sebagai buruh di proyek-proyek pemerintah, sehingga tidak akan pernah sejahtera. 

Harusnya masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

Mereka berhak mendapatkan perlindungan, akses ke lahan, dan kepastian dukungan dari pemerintah.

Baca juga: Wamenkop Ferry: Ironis, Anggota Koperasi Kelapa Sawit Ikut Antre Beli Minyak Goreng

Kepala Tani Center IPB, Hermanu Triwidodo mengatakan bahwa kedaulatan pangan dapat dicapai tanpa program food estate. 

“Sebenarnya tidak perlu menambah lahan untuk food estate. Dua hal utama yang dapat dilakukan adalah penguatan diversifikasi pangan dan menangani lahan-lahan kering di Indonesia.” ungkap Hermanu.

Diversifikasi pangan menggambarkan keberagaman konsumsi jenis pangan oleh masyarakat. 
Artinya, tidak terbatas hanya padi untuk mendapatkan asupan karbohidrat. 

“Indonesia memiliki banyak sekali sumber karbohidrat, tidak terbatas hanya beras. Ada singkong, sagu, umbi, dan jagung. Itu semua tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia.” kata Hermanu.