Sri Mulyani Sebagai Menkeu Diganti Purbaya Yudhi Sadewa: Gagal Mendorong Kebijakan Pajak Berkeadilan

TRIBUNNEWS.COM, JAKA4TA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merespons positif pengumuman Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira berujar, pergantian ini dinilai sebagai kabar baik bagi ekonomi nasional, mengingat desakan untuk mengganti Sri Mulyani sudah lama disuarakan berbagai organisasi think tank dan masyarakat sipil.

"Reshuffle ini menjadi kritik atas kinerja Sri Mulyani yang dianggap gagal mendorong kebijakan pajak berkeadilan, menjaga belanja negara secara hati-hati, serta mengendalikan beban utang yang terus meningkat," ujar Bhima saat dihubungi, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Sederet Pengalaman Purbaya Yudhi Sadewa yang Gantikan Sri Mulyani Jadi Menteri Keuangan

Sebagai lembaga riset independen, kata Bhima, CELIOS akan terus mengawal kebijakan Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani secara kritis dan objektif berbasis data.Bhima menekankan setidaknya ada lima tugas mendesak yang harus dilakukan Menteri Keuangan baru.

Pertama, strategi penerimaan pajak harus memperhatikan daya beli masyarakat menengah ke bawah.

Beberapa langkah yang diusulkan yakni menurunkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 8 persen, menaikkan penghasilan tidak kena pajak menjadi Rp7 juta per bulan, serta memperluas basis pajak pada sektor ekstraktif seperti pajak produksi batubara dan windfall profit.

"Pajak kekayaan juga harus diberlakukan, misalnya tarif 2 persen bagi aset orang super kaya untuk menekan ketimpangan sekaligus memperbesar penerimaan negara," tuturnya.

Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan kajian makroekonomi yang transparan tanpa mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Bhima menilai efisiensi anggaran era Sri Mulyani justru menimbulkan guncangan, terutama pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah.

Ketiga, restrukturisasi utang pemerintah harus segera dilakukan. Bhima menyarankan opsi menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition, debt swap for nature, hingga debt cancellation.

Keempat, mencopot wakil menteri serta pejabat di Kemenkeu yang merangkap jabatan di BUMN. Menurutnya, rangkap jabatan bertentangan dengan putusan MK dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan seperti stimulus dan insentif fiskal. Perusahaan yang sudah mendapatkan tax holiday dan tax allowance wajib diaudit, baik laporan keuangan maupun dampak penyerapan tenaga kerja. CELIOS juga menekankan perlunya transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.

"Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan UMKM," tegas Bhima.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian menteri. Satu di antaranya, Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat Menkeu digantikan dengan Bos Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.