Baru Dilantik Jadi Menkeu, Gaya Komunikasi Purbaya Yudhi Langsung Dikritik Nirempati

TRIBUNNEWS.COM - Purbaya Yudhi Sadewa telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan (Menkeu) yang baru di Kabinet Merah Putih, menggantikan Menkeu sebelumnya Sri Mulyani.

Pelantikan Purbaya dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) kemarin.

Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo untuk posisi Menkeu ini lantas jadi sorotan publik.

Pasalnya posisi Menkeu sudah melekat pada Sri Mulyani sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden Joko Widodo (Jokowi), hingga kini era Presiden Prabowo Subianto.

Kemampuan Purbaya Yudhi Sadewa pun dipertanyakan karena Menteri Keuangan merupakan posisi yang sangat strategis dalam mengelola fiskal negara.

Terkait pergantian posisi Menkeu ini, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira pun memberikan penilaiannya.

Menurut Bhima, keputusan digantinya Sri Mulyani oleh Purbaya Yudhi ini belum tentu bisa dinilai 100 persen positif.

Bhima lantas menyoroti gaya komunikasi Purbaya yang baru dilantik menjadi Menkeu itu.

Purbaya dinilai harus memiliki tim komunikasi yang bagus, karena belum genap sehari jadi Menkeu gaya komunikasinya terlihat kurang empati atau nirempati.

"Tapi yang menjadi menarik, apakah ini sebuah hal yang 100 persen positif mundurnya Bu Sri Muryani digantikan dengan Pak Purbaya Yudhi Sadewa? Jawabannya adalah belum tentu."

"Karena baru dilantik saja Pak Purbaya sepertinya harus punya tim komunikasi yang bagus itu. Itu baru dilantik itu kelihatannya kurang punya empati," kata Bhima dalam Program 'Sapa Indonesia Pagi' Kompas TV, Selasa (9/9/2025).

Baca juga: Sri Mulyani Serahkan Jabatan Menkeu ke Purbaya: Saya Pamit Undur Diri 

Hal ini merujuk pada pernyataan Purbaya ketika memberikan keterangan kepada awak media di Gedung Kemenkeu, Jakarta pada Senin (8/9/2025).

Saat itu Purbaya dimintai keterangan terkait tanggapan adanya 17+8 Tuntutan Rakyat yang belakangan ramai jadi perbincangan publik.

Purbaya mengaku belum mempelajari penuh soal 17+8 Tuntutan Rakyat tersebut.

Namun menurutnya, tuntutan itu hanyalah suara sebagian rakyat kecil saja.