Akibat Kenaikan Pajak, 48 Persen Perusahaan di Inggris Bakal PHK Besar-besaran

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Sebanyak 48 persen perusahaan-perusahaan besar di Inggris mulai melakukan mitigasi risiko, dengan melakukan pemangkasan hubungan kerja (PHK) secara massal.

PHK massal ini dilakukan efek dari kebijakan Menteri Keuangan Rachel Reeves yang menaikkan pajak lebih dari 40 miliar euro atau setara Rp 799 triliun (Kurs Rp16.630 ). 

Reeves berdalih kenaikan  pajak dilakukan karena pemerintah perlu mengumpulkan uang untuk mengembalikan stabilitas keuangan publik dan memperbaiki layanan public.

Namun, dampak kenaikan pajak, perusahaan-perusahaan di Inggris mulai memotong rencana pertumbuhan mereka. 

Baca juga: Saat PHK Mengancam Para Pekerja

Menurut laporan Confederation of British Industry atau Konfederasi Industri Inggris (CBI) hampir separuh dari yang disurvei mengatakan bahwa mereka akan mengurangi jumlah karyawan.

Selain berencana untuk memotong pekerjaan dan mengurangi perekrutan baru, hampir separuh mengatakan bahwa mereka akan menunda atau sementara mengurangi kenaikan gaji sebagai akibat dari kenaikan biaya yang terkait dengan kontribusi asuransi nasional yang lebih tinggi.

Tak hanya itu, pasca  pengumuman anggaran Reeves dirilis para pengusaha juga mengatakan bahwa mereka tidak bersedia untuk berinvestasi, melakukan ekspansi, atau mengambil resiko merekrut orang baru

“Perusahaan-perusahaan di seluruh Inggris sedang dalam tahap pengendalian kerusakan, dengan hampir setengahnya berencana untuk memangkas jumlah karyawan setelah anggaran pemerintah Buruh yang menaikkan pajak,” kata Rain Newton-Smith, kepala eksekutif CBI.

"Kenaikan pajak seperti ini tidak boleh lagi dilakukan hanya untuk bisnis," imbuhnya, mengutip dari The Straits Times.

Kenaikan Pajak Pangkas Pendapatan Negara 

Rencana pemerintah Inggris menaikkan pajak tak terduga (windfall tax) bagi produsen minyak dan gas Laut Utara diproyeksi menyebabkan penurunan pendapatan negara hampir 12 miliar pound setara dengan 16 miliar dollar AS.

Pemerintah Buruh yang terpilih pada bulan Juli mengklaim kebijakan baru yang diterapkan negara akan membantu Inggris mempercepat peralihan ke daya terbarukan dari minyak dan gas. 

Ini adalah bagian dari upaya Inggris mengurangi emisi karbon dan membantu mencegah pemanasan global.

Akan tetapi akibat kebijakan pajak itu, Offshore Energies UK (OEUK), sebuah organisasi industri energi, mengatakan kenaikan pajak menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi investasi di sektor energi, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kerugian ekonomi dan mengancam 35.000 pekerjaan antara 2025-2029.