Mendag Zulkifli Hasan Tekankan Diplomasi Luar Negeri Jadi Kunci Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menekankan, bahwa diplomasi luar negeri menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, diplomasi luar negeri akan mempengaruhi penguasaan pasar dalam negeri hingga memperluas perdagangan ke pasar global.

"Kita harus menguasai pasar dunia, kalau ekspor tetap seperti sekarang, tidak mungkin tumbuh 7-8 persen," ujar Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Pemerintah, lanjut dia, tengah menyiapkan strategi untuk perluasan pasar non tradisional. Di antaranya, Asia Tengah, Timur, Selatan, lalu wilayah Timur Tengah, dan Amerika Latin.

Baca juga: Ketua Banggar DPR RI Berharap Pertumbuhan Ekonomi Tahun Depan Capai 5,4 Persen

Zulkifli juga menyebut bahwa pemerintah memiliki strategi perluasan baru di luar wilayah Amerika Serikat dan Eropa. Pasar-pasar non tradisional ini antara lain Asia Tengah, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin.

"Neraca perdagangan Indonesia terus mengalami surplus hingga 51 bulan berturut-turut," ujar Zulkifli.

Untuk terus meningkatkan neraca perdagangan, maka pemerimtah melakukan perjanjian diplomasi. Sebab, saat ini banyak sekali hambatan perdagangan.

"Karena itu, kita menyelesaikan diplomasi perdagangan melalui perjanjian-perjanjian," ucapnya.

Pemerintah menargetkan diplomasi perjanjian perdagangan akan diselesaikan sebelum beralih ke Pemerintahan Prabowo Subianto pada Oktober 2024. Misalnya, menargetkan untuk perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement pada September 2024.

"Strategi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonom dengan pengendalian arus barang impor dan memperkuat produktivitas dalam negeri," imbuh Zulkifli.

Diharapkan Zulkifli, dengan mengendalikan serbuan barang impor ke Indonesia dapat menjaga usaha mikro, kecil dan menengah, dalam negeri. Dia memastikan, barang impor juga harus ber-SNI dan berizin BPOM, sehingga memiliki keadilan yang sama.