Pemerintah Kembali Guyur Bansos Beras hingga Akhir Tahun

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah kembali mengguyur bantuan sosial (bansos) berupa bantuan pangan beras pada sisa empat bulan tahun ini.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, bantuan beras ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto dan menjadi bagian dari stimulus ekonomi yang dikucurkan pemerintah.

"(Bantuan beras disalurkan) dari bulan ini. September, Oktober, November, Desember," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2025).

Baca juga: Penyaluran Beras SPHP Capai 344 Ribu Ton, Bapanas: Distribusi Dipercepat 

Pemerintah akan menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, tetapi pembagiannya dilakukan sekaligus untuk dua bulan.

Ditemui usai konferensi pers, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya akan membagi penyaluran menjadi September-Oktober dan November-Desember.

Jumlah penerima bantuan beras ini sebanyak 18,2 juta orang yang berasal dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"Anggaran (bantuan pangan ini) menyesuaikan, yang jelas kemungkinan sama operasional segala macam sekitar Rp 13,9 triliun," kata Arief.

Ia menyebut penyaluran bantuan beras ini akan ditugaskan kepada Perum Bulog.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengungkap bahwa tahap pertama penyaluran ditargetkan dimulai akhir September hingga pertengahan November.

Penyaluran tahap kedua tidak akan menunggu tahap pertama selesai. Distribusi akan dimulai awal November dan ditargetkan tuntas pada bulan yang sama.

Baca juga: Pemerintah Diminta Kendalikan Harga Beras dan Genjot Inovasi Teknologi Pertanian

"Dengan harapan nanti di akhir Desember sudah selesai itu administrasinya dan yang lain sebagainya," kata Rizal.

Belajar dari penyaluran bantuan beras yang sebelumnya, Rizal mengatakan pihaknya kerap menghadapi kesulitan dalam tahap verifikasi administrasi.

Kesulitan pada hal tersebut ditemui di lokasi penyaluran yang berada di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Jadi, tidak sesederhana hanya untuk mengirimkan bantuan saja, tetapi secara administrasi kami juga harus ada tanggung jawab yang lebih detail," ujar Rizal.