Pemindahan Ibu Kota Negara
Menkeu Sri Mulyani: Realisasi Anggaran IKN Mencapai Rp 4,8 Triliun hingga Akhir April 2024
Realisasi klaster infrastruktur Rp 2,8 triliun meliputi pembangunan gedung di kawasan istana negara, Kemenko dan Kementerian lain serta gedung OIKN.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan, realisasi anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebanyak Rp 4,8 triliun atau setara 12,1 persen dari pagu anggaran hingga akhir April 2024.
Hal itu dia sampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa, di Gedung Juanda Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
"Untuk anggaran IKN, anggarannya Rp 39,8 triliun tapi realisasi Rp 4,8 triliun jadi baru 12,1 persen. Terutama untuk infrastruktur itu Rp 2,8 triliun pagunya cukup besar Rp 36,5 triliun," kata Sri Mulyani.
Baca juga: Pengusaha UAE Tinjau IKN Ditemani Anak Buah Jokowi, Berharap Pembangunan Lancar Tapi Belum Investasi
Bendahara negara menyatakan, realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp 2,8 triliun meliputi pembangunan gedung di kawasan istana negara, kawasan Kemenko dan Kementerian lain serta gedung OIKN.
Kemudian, untuk pembangunan tower rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri dan Rumah Sakit IKN. Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan dan jembatan IKN, Bandara VVIP.
"Serta penyempurnaan kawasan bendungan Sepaku Semoi untuk suplai air dan pengendalian banjir IKN," jelas Sri Mulyani.
Sedangkan untuk klaster non infrastruktur yaitu sebesar Rp 2 triliun meliputi perencanaan, koordinasi dan penyiapan pemindahan. Promosi hingga sosialisasi IKN. Laporan dan rekomendasi kebijakan Kementerian dan Lembaga.
Kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi. Dukungan pengamanan Polri dan untuk operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).
"Kalau kita lihat belanja IKN meningkat dari tahun ke tahun dari tahun 2022 Rp 5,5 triliun naik ke Rp 27,l triliun dan tahun ini Rp 39,8 triliun ada di dalam APBN Kita," jelas dia.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Beda dari Jokowi, Prabowo Jadikan IKN Pusat Politik 2028—Istana: Tak Ada Ibu Kota Ganda |
---|
Kebut IKN Jadi Ibu Kota Politik, Pembangunan Gedung Legislatif-Yudikatif Akan Ditender |
---|
OIKN Minta Suntikan Anggaran Negara Jadi Rp 21,18 T Buat Bangun Kawasan DPR-Yudikatif di IKN |
---|
Rumah Makan Padang Sederhana Bakal Buka di IKN, Pembangunan Direncanakan Mulai Kuartal IV 2025 |
---|
Setelah 2026, Kementerian PU Setop Bangun Proyek Baru di IKN Nusantara, Siapa Pelanjutnya? |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.