Sistem Pembayaran Ritel Nasional Dinilai Masih Ada Kelemahan, Indonesia Disarankan Belajar dari AS
Selain Dewan Gubernur Federal Reserve, ada juga lembaga lain yang terlibat dalam pengawasan dan regulasi layanan Fast di Amerika Serikat.
Penulis:
Malvyandie Haryadi
Editor:
Seno Tri Sulistiyono
lihat foto
Shutterstock
Ilustrasi. Infrastruktur sistem pembayaran ritel nasional dalam hal ini BI Fast dinilai masih ada kelemahan, terutama soal perlindungan konsumen.
Selain itu, CFBP dan Departemen Keuangan sebagai pengawas netral dapat berkontribusi dalam mempromosikan inovasi dan persaingan yang sehat di antara penyedia layanan pembayaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna.
Alhasil, lanjut Deni, kepercayaan publik terhadap sistem pembayaran dapat ditingkatkan, yang merupakan aspek penting dalam mendorong adopsi pembayaran digital.
"Belajar dari AS, maka kekurangan utama sistem BI Fast di Indonesia adalah tidak adanya CFBP dan tidak dilibatkannya Kementerian Keuangan dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen karena BI saat ini berfungsi sebagai pemain, regulator. pengawars dalam siatem pembayaran,”pungkasnya.
Baca Juga
| TikTok Jadi Alat Tawar, China Pertimbangkan Lepas Kepemilikan di AS demi Konsesi Dagang dari Trump |
|
|---|
| Anggota DPR Nurul Arifin Puji Pidato Prabowo di Markas Besar PBB New York: Sikap Negarawan yang Fair |
|
|---|
| Sandera Israel-Jerman Alon Ohel: AS Jangan Dukung Kegilaan Netanyahu |
|
|---|
| Ambisi Startup Perusahaan Amerika: Buat Pesawat Kargo Raksasa yang Bisa Muat 4 Jet F-35 |
|
|---|
| Kiprah Prof. Sumitro Djojohadikusumo, yang Jejak Diplomasinya Diikuti Prabowo di Sidang Umum PBB |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.