Ombudsman RI Catat Ada Ratusan Nasabah BTN Sudah Lunas KPR Sejak 2022 Belum Terima Sertifikat Rumah

Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ombudsman RI masih melanjutkan proses penyelesaian bersama pihak BTN pasca monitoring hasil kajian cepat pencegahan maladministrasi dalam layanan kredit pemilikan rumah di BTN atau KPR BTN yang berdampak pada pemenuhan sertifikat rumah.

Dalam prosesnya, terdapat pengurangan bersamaan dengan proses penyelesaian. Tercatat masih terdapat permasalahan pada 395 nasabah dari sebelumnya pada akhir 2022 ada 601 konsumen BTN yang belum menerima sertifikat, meski telah melunasi KPR.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan, masalah utama yang ada pada 395 nasabah utamanya itu masih seputar belum dapatnya sertifikat.

Namun, kata dia, kalau digali lebih dalam, masalahnya beragam. Misalnya, ada pembeli pertama yang tidak dapat sertifikat.

Baca juga: BRI Targetkan Penyaluran 20.000 Unit KPR Sejahtera FLPP, Simak Persyaratannya!

"Jadi pembeli pertama yang seharusnya dapat sertifikat, tapi karena diperjualbelikan, akhirnya yang menempati sekarang ada pembeli kedua, ada pembeli ketiga. Nah jadi prosesnya seperti itu, beragam masalahnya itu," kata Yeka kepada Tribunnews, dikutip Jumat (16/2/2024).

Kemudian, ada juga yang persoalannya berkaitan di luar BTN. Ada yang membeli dari pengembang, tapi pengembangnya tidak memberikan sertifikat. Yeka mengatakan, kalau permasalahan seperti ini, bukanlah persoalan BTN.

"Lalu, ada juga yang bermasalah, yakni dokumen-dokumennya yang tidak lengkap. Dokumen tidak lengkap karena ini kan juga prosesnya lama gitu kan," ujar Yeka.

Ia pun memastikan masalah-masalah seperti itu telah diprioritaskan. Intinya, nasabah harus terdata di BTN, memiliki dokumen lengkap, dan merupakan pemilik pertama.

Yeka turut memastikan bahwa setiap bulannya dilakukan koordinasi pengawasan pelayanan publik terhadap saran-saran Ombudsman. Dalam hal in, besama dengan BTN dan Kantor Pertanahan (Kantah) setempat.

"Mereka punya target dalam satu tahun harus menuntaskan berapa banyak, dan implementasinya, kami monitor," katanya.

Berikut detail permasalahan pada 395 nasabah tersebut:

1. Perumahan Abdi Negara berlokasi di Bandung

Berdasarkan data BTN, terdapat 228 belum selesai proses alias masih terdapat permasalahan.

Progres penanganan telah diselesaikan (terbit sertifikat) sejumlah 11 nasabah, 20 nasabah sudah terbit SK dan menunggu pembayaran BPHTB (menyesuaikan kemampuan debitur) dan terhadap 126 unit sedang dilakukan proses lanjutan berupa:

• 42 unit telah dilakukan balik nama
• 24 unit proses pajak
• 34 unit penerbitan SK
• 26 unit proses pemberkasan.

2. Perumahan De Flamboyan berlokasi di Medan

Berdasarkan data BTN, jumlah debitur sebanyak 151, di mana 85 sudah Balik Nama dan 66 belum selesai proses.

Progres penanganan oleh BTN terhadap 66 unit bahwa (i) sedang proses pemecahan menjadi 19 unit/bidang di Blok I. Timeline s.d Akhir Oktober 2023, (ii) Proses pemberkasan dan pembayaran pajak pada Blok J (6 unit), K (7 unit) dan L (13 unit), dan (iii) sisanya (21 unit) proses pemberkasan untuk tahapan penggabungan.

3. Perumahan Menganti Satelit berlokasi di Gresik

Berdasarkan data BTN, jumlah debitur sebanyak 671, di mana 593 sudah selesai dan 78 belum selesai proses.

4. Perumahan Galaksi Suci berlokasi di Gresik

Berdasarkan data BTN, jumlah debitur sebanyak 59, di mana 36 sudah Balik Nama dan 23 belum selesai proses.

5. Perumahan Lintas Matungkas Permai di Minahasa Utara

Debitur sudah lunas dan seluruh dokumen telah diserahkan ke debitur.

Permasalahan KPR lebih kepada permasalahan kondisi jalan, selokan, dan instalasi listrik pada saat akad merupakan tanggung jawab pengembang

Yeka turut memastikan bahwa tidak ada penambahan wilayah dari ratusan kasus cicilan KPR lunas, namun sertifikatnya belum diterima.

Wilayahnya masih berfokus di Jawa Barat (Perumahan Abdi Negara, Bandung), Jawa Timur (Perumahan Menganti Satelir dan Perumahan Galksi Suci, Gresik), Sumatera Utara (Perumahan De Flamboyan, Medan), dan Sulawesi Utara (Perumahan Lintas Matungkas Permai, Minahasa Utara).

Nasabah paling banyak berdasarkan Data Akad KPR BTN sebanyak 2.972 debitur (2.744 sudah balik nama dan 228 belum selesai) di Perumahan Abdi Negara, Bandung, Jawa Barat.

Diberitakan sebelumnya, pada akhir 2022, Ombudsman menemukan ada 601 konsumen BTN yang belum menerima sertifikat, meski telah melunasi KPR.

Yeka Hendra, mengatakan ratusan kasus cicilan KPR lunas namun sertifikatnya belum diterima ini tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat, Jatim, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.

"Memang permasalahan tersebut merupakan warisan peninggalan masa lalu yang menyisakan pekerjaan bagi BTN untuk dituntaskan," katanya, Kamis (1/6/2023), dikutip dari TribunJabar.

Hasil kajian ini, Ombudsman pun menemukan belum diterimanya sertifikat lantaran faktor internal BTN, semisal pengambilan keputusan yang berlarut dan kurangnya koordinasi dengan pihak lain yang kompeten.

Sedangkan faktor eksternal, semisal developer tak diketahui keberadaannya alias lari dari tanggung jawab, bermasalah hukum, hak atas tanah berupa sertifikat induk tidak dipecah, hingga sertifikatnya hilang.

"Masalah-masalah itu setelah kami lihat seksama ternyata sumbernya di pengawasan, seperti pemberian izin di tingkat pemerintah kota/kabupaten, jika lemah pengawasan maka developer tak tersaring, ditambah konsumen pun harus teredukasi dalam memilih developer," ucapnya.

Ombudsman saat itu telah mendorong BTN untuk dapat memperkuat divisi yang mengurus penyelesaian permasalahan sertifikat dan melakukan seleksi developer yang taat aturan maupun tidak.

"Ada 601 sertifikat yang belum diterima konsumen. Saat ini setelah lima bulan sudah hampir selesai ditangani oleh BTN. Kami sadar penyelesaian permasalahan sertifikat tak hanya dibebankan BTN tapi perlu peran pihak lain, misalnya developer, notaris atau PPAT, dan kantor pertanahan. Jadi, kami mencoba menjembatani semua pihak agar terjadi sinergitas antarlembaga dalam mencari solusi penyelesaian masalah," ujar Yeka.