Apersi: Rumah Menjadi Indikator Kesejahteraan

TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah menyatakan rumah menjadi indikator kesejahteraan warga.

“Bahkan, kalau kita punya rumah, martabat akan meningkat,” jelas  Junaidi Abdillah dalam sambutan Akad KPR BTN Gojek Punya Rumah di Perumahan Logam Bangun Setia 2, Bekasi, Kamis, 28 Agustus 2025.

Perumahan Logam Bangun Setia 2 yang terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dikembangkan oleh Imanan Holding.

Baca juga: Mahkota Properti Percepat Penyelesaian Kewajiban ke Investor Secara Bertahap Per Wilayah

Menurut Junaidi, pengembang ini merupakan anggota Apersi yang telah banyak berkontribusi membangun rumah subsidi di Kabupaten Bekasi hingga Cikarang.

Di hadapan para pengemudi ojek online (ojol), Junaidi juga menyatakan bahwa rumah adalah tempat pembentuk karakter yang baik bagi keluarga, khususnya terhadap anak-anak.

“Membentuk keluarga yang baik berangkat dari rumah. Rumah memengaruhi masa depan anak-anak kita,” tutur Junaidi.
 
Dia mengapresiasi tekad dan kerja keras pengemudi ojol yang hari ini melaksanakan akad kredit perumahan rakyat (KPR) subsidi.

Acara Akad KPR kali ini dihadiri sejumlah kalangan antara lain Owner Imanan Holding Firman Budiman, perwakilan manajemen Gojek Indonesia Muhammad Chairil, dan Kepala Divisi Subsidized Mortgage PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) Dedi Lesmana.

“Akad ini terselenggara berkat dukungan BTN, bank yang peduli kepada rakyat, mulai dari pengemudi ojol hingga tukang bakso, serta dukungan dari Imanan Holding,” tutur Junaidi.

Sosialisasi RTO

Sementara itu, Junaidi menerangkan bahwa upaya memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat informal dapat juga melalui skema sewa beli (rent to own/RTO).

Junaidi menambahkan, skema RTO memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah.

“Saat ini, penggodokan aturan skema RTO sudah hampir rampung, yakni sudah 80 persen, tinggal menunggu persetujuan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),” tutur dia.

Menurut Junaidi, skema RTO memungkinkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memiliki rumah. Selain itu, mereka yang terkendala SLIK OJK serta kelompok pekerja informal yang dianggap tidak layak mendapat kredit bank.

“Hal yang tidak kalah penting, skema RTO tidak memberatkan APBN kita. Skema ini merupakan kolaborasi dari simpanan pengembang dan investor, serta tentu saja berada di bawah naungan BP Tapera,” jelas Junaidi.

Dia menambahkan, dalam waktu dekat, setelah mendapat persetujuan Menteri PKP, sosialisasi RTO akan digulirkan secara massif kepada masyarakat.