Senin, 29 September 2025

Wamen BUMN Sebut Cicilan Rumah Saat Ini Terlalu Mahal, Harusnya Rp1 Juta

Perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen.

Istimewa
CICILAN RUMAH - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo dalam acara Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah, ke Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025). Ia mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan adalah nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, saat ini yang menjadi tantangan dalam mengoptimalkan serapan sektor perumahan adalah nominal angsuran yang dinilai terlalu tinggi atau mahal.

Sehingga, perlu ada inovasi produk dan juga skema pembiayaan yang murah agar bisa menekan beban angsuran dari konsumen.

Dengan begitu, permintaan masyarakat untuk membeli rumah akan meningkat.

Hal ini diungkap Tiko, sapaan akrab Kartika, saat ditemui usai kunjungan Wakil Menteri BUMN dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah, ke Samesta Pasadana di Kabupaten Bandung, Rabu (27/8/2025).

Baca juga: BCA Expo 2025 Digelar hingga 30 September, Hadirkan Suku Bunga KPR dan KKB Mulai 1,65 Persen

Ia menyatakan Kementerian BUMN siap mendukung PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) untuk menggodok aturan dan strategi agar mendongkrak kinerja kredit pemilikan rumah (KPR) untuk masyarakat menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih baik lagi.

"Intinya kan kalau buat pembeli rumah ini kan yang penting kan cicilannya," kata Tiko dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (30/8/2025).

"Jadi memang kita lagi berinovasi dengan produk supaya dengan tenor lebih panjang, cicilannya bisa Rp 1 juta," sambungnya.

Jika angsuran kepemilikan rumah melebihi angka rata-rata 30 persen penghasilan masyarakat menengah kebawah, maka akan sulit mendongkrak kinerja KPR.

Contohnya bagi seseorang yang memiliki penghasilan Rp 5 juta per bulan, dengan cicilan sebesar 30 persen dari penghasilan tersebut, maka didapati angka Rp 1,5 juta.

Artinya, jika ingin menjangkau masyarakat dengan penghasilan yang lebih rendah, misalnya Rp4 juta per bulan, maka solusi yang memungkinkan adalah memperpanjang tenor cicilan.

"Sehingga, dua sisi yakni efisiensi harga rumah dan juga pembiayaan harus lebih disesuaikan dengan profil nasabah saat ini," ujar Tiko.

Ia mengatakan, pasokan rumah harus dibuat efisien agar bisa didapati harga yang tepat.

Namun, dari sisi pembiayaannya juga harus dibuat lebih panjang dengan hitungan baik melalui FLPP maupun subsidi bunga.

Sementara itu, ia juga memastikan secara perlahan harga rumah subsidi juga akan disesuaikan dengan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan menengah agar kesenjangannya tidak terlalu jauh.

"Yang memang kita harap kan memang nanti Pelan-pelan juga harga subsidi ini juga harus naik juga pelan-pelan ya krena kan yang subsidi sekarang Rp166 juta," ucap Tiko.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda

BizzInsight

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
About Us Help Privacy Policy Terms of Use Contact Us Pedoman Media Siber Redaksi Info iklan