KPK: 807 Pejabat Kemenkeu Belum Laporkan Harta Kekayaan

KPK juga tidak hanya akan mengklarifikasi pejabat dengan harta kekayaan yang tinggi.

Sebab, beberapa pejabat dengan posisi strategis memiliki laporan harta kekayaan yang rendah seperti nilai tunai di bawah Rp100 juta.

“Jadi tidak hanya yang tinggi (kekayaannya, Red) saja yang akan kita klarifikasi, termasuk yang kita duga yang melaporkan rendah belum benar juga,” jelas Alex.

Gaya hidup mewah para pejabat dan keluarga di lingkungan Kemenkeu menjadi sorotan setelah terungkapnya kasus penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora yang merupakan anak dari pengurus Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor Jonathan Latumahina.

Pelaku bernama Mario Dandy Satriyo yang merupakan anak dari pejabat eselon III yang menduduki posisi Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.

Baca juga: Mahfud MD Jenguk David Korban Penganiayaan Anak Pejabat Pajak di RS Mayapada

Atas kasus penganiayaan ini, Rafael sudah dicopot dari jabatannya tersebut. Rafael pun telah mengajukan pengunduran diri sebagai ASN Kemenkeu.

Harta kekayaan Rafael menjadi sorotan publik. Berdasarkan data LHKPN, Rafael memiliki harta kekayaan senilai total Rp56.104.350.289.

Angka itu empat kali lipat dari harta pimpinannya yaitu Dirjen Pajak Kemenkeu Suryo Utomo senilai Rp14 miliar.

Benahi Pengawasan

Komisi XI DPR RI menyoroti fenomena masyarakat mengkritik keras gaya hidup hedon yang ditampilkan para pejabat ditjen pajak.

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah menekankan agar kritik publik terhadap gaya hidup para pegawai pajak dijadikan bahan masukan oleh Kementerian Keuangan dalam membenahi sistem pengawasan.

Baca juga: Eks Ketua PBNU akan Serukan Warga NU Tak Bayar Pajak jika Rafael Terbukti Selewengkan Dana Pajak

“Saya rasa fungsi inspektorat jenderal (itjen) pengawas di kemenkeu bisa lebih aktif lagi mengawasi anggotanya,” katanya, Selasa (28/2/2023).

Najib juga mengapresiasi langkah sigap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang melakukan tindakan terukur terhadap anak buahnya setelah adanya reaksi publik soal gaya hidup hedon.

“Tindakan SMI begitu cepat dan responsif menjawab kegelisahan publik perlu di apresiasi,” ujarnya.

Di sisi lain, gaya hidup hedon pegawai pajak dengan persoalan pokok yang terjadi yakni persoalan dugaan tindak pidana yang dilakukan anak pegawai pajak adalah dua hal yang berbeda yang mesti dilihat secara terpisah.

“Saya masih melihat fenomena berita yang awalnya berupa tindak pindana kekerasan berubah menyosor ke domain latar belakang keluarga pelaku,” pungkasnya. (Tribun Network/Reynas Abdila)