Kapitalisasi Demokrasi dan Robohnya Meritokrasi

Partai politik memiliki peranan penting dalam membenahi kemelut pesta demokrasi. Parpol itu sendiri merupakan anak kandung demokrasi. Jika partai hanya berfungsi sebagai perkakas semata tanpa proses kaderisasi yang berjenjang, maka yang muncul hanyalah politisi instan tanpa visi. Jika partai hanya berfungsi sebagai calo tiket Pilkada tanpa pelembagaaninternal yang matang, maka yang timbul hanyalah politisi kosmetik tanpa keterampilan.  

Oleh karena itu, partai harus membangun mekanisme seleksi yang lebih serius dan berbasis meritokratik, bukan sekadar isi tas (money). Akademisi, profesional, dan mantan birokrat yang berintegritas mesti diberi ruang untuk berkompetisi secara adil dan proporsional. 

Selain itu, negara perlu mempertimbangkan formula pendanaan partai politik melalui APBN sepanjang diawasi secara ketat. Dengan pendanaan yang cukup, partai tidak perlu lagi terlampaui bergantung pada kandidat yang berlimpah tambang duit. Lebih dari itu, partai seyogianya secara kontinyumenggelar pendidikan politik bagi kader dan masyarakat umum, misalnya melalui Sekolah/Akademi Partai. Hal ini penting agar rakyat menjatuhkan pilihan berdasarkan platform politik yang berbobot, ditambah rekam jejak yang teruji, bukan sekadar cuantitas. 

Hal krusial lain sebagai gagasan pembuka jalan meritokrasi yang patut ditindaklanjuti menjadi diskusi publik yang meluas, yakni pihak otoritas dapat memikirkan regulasi yang menyediakan porsi khusus bagi Caleg dari kalangan profesional dan akademisi, sehingga parlemen diramaikan oleh orkestra seru antara kecanggihan intelektual dan kematangan pengalaman, kemudian dituangkan ke dalam perumusan undang-undang yang berkualitas tinggi. Yang berbunyi akhirnya debat pemikiran, bukan ketegangan otot. 

Kalau dipahami secara mendalam, partai pada dasarnya terlahir sebagai pilar demokrasi untuk menjembatani kehendak rakyatdengan negara. Maka dari itu, parpol harus dikembalikanfungsinya sebagai sarana pendidikan politik, komunikasi politik, rekrutmen, dan artikulasi politik, serta sarana pengatur konflik.Walhasil, demokrasi menjadi sistem yang mencetak pemimpin bermental pelayan. Jika kapitalisasi politik terus merajalela dan parpol hanya pelengkap atau ornamen demokrasi, maka jangan harap munculnya pemimpin yang progresif. 

Pemerintah, partai politik, beserta masyarakat memerlukankesadaran kolektif guna melakukan perubahan radikal agar demokrasi naik pangkat, dari sekadar perkara prosedural, bergerak ke arah demokrasi yang berciri substantif, dipenuhi diskursus gagasan kebangsaan dan kenegaraan. Tentu saja tidak ada kamus pesimisme untuk memperbaiki demokrasi Indonesia. Kita perlu menarik kembali politik ke jalan yang benar, dengan menomorsatukan kapasitas, integritas, dan kompetensi sebagai parameter utama. Walhasil, ruang parlemen kita benar-benar mewakili rakyat, bukan Taman Kanak-Kanak sebagaimana ungkapan Gus Dur yang terkenal itu. 

Pemilu yang tumbuh di atas tanah demokrasi yang mahal dijamin tidak akan subur, apalagi menghasilkan tunas-tunas pemimpin negeri, malah yang berkecambah adalah hama demokrasi alias penjahat yang sekadar menunggangi demokrasi. Jika kita memang serius menata ulang sistem politik kita, maka reformasi parpol adalah langkah mendasar yang bersifat mendesak. Juga demokrasi yang subur dapat terwujud manakalapartai benar-benar memupuk meritokrasi.