PPI Dunia Serukan Solidaritas Pelajar Kawal Demokrasi Indonesia

Oleh: Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia

Korupsi masih menjadi persoalan struktural yang akut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan data resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tercatat 108 kasus korupsi pada tahun 2024 dan 35 kasus korupsi sepanjang tahun 2025 hingga bulan Agustus yang telah diproses secara hukum. Fakta ini menunjukkan betapa korupsi masih mengakar kuat dalam institusi negara, sekaligus memperdalam jurang ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah maupun lembaga legislatif sebagai wakil rakyat.

Krisis kepercayaan tersebut semakin diperparah dengan kebijakan kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebagaimana tertuang dalam Surat Sekretariat Jenderal DPR Nomor B/733/RT.01/09/2024. Kebijakan ini dinilai tidak mempertimbangkan kondisi objektif masyarakat yang tengah menghadapi beban ekonomi akibat kenaikan PPN sebesar 12 persen, peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan di sejumlah daerah, serta 42.385 kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. PPI Dunia menilai bahwa kebijakan ini tidak hanya tidak etis, melainkan juga bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan semangat pengabdian kepada rakyat.

Akumulasi kekecewaan publik kemudian terwujud dalam bentuk aksi damai pada 25–28 Agustus 2025 yang menyuarakan tuntutan atas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara. Namun demikian, alih-alih dijamin dan difasilitasi, kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi justru direspons dengan tindakan represif.

Data terakhir menunjukkan bahwa hingga 28 Agustus 2025, sebanyak 351 orang telah ditangkap, termasuk 196 anak di bawah umur yang hingga saat ini masih belum dibebaskan. Peristiwa ini mencerminkan adanya indikasi serius pelanggaran hak asasi manusia serta pengingkaran terhadap konstitusi Republik Indonesia yang menjamin hak kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi seluruh warga negara.

Sikap Resmi PPI Dunia

1.   PPI Dunia menyerukan solidaritas seluruh pelajar Indonesia di manapun berada untuk bersatu dalam memperjuangkan nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan kemanusiaan. Suara pelajar adalah bagian penting dari suara rakyat, dan persatuan pelajar adalah kekuatan moral yang tidak dapat diabaikan.

2.   PPI Dunia mendesak pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

3.   PPI Dunia dengan tegas menolak kebijakan kenaikan tunjangan  anggota DPR RI yang tidak mencerminkan kepekaan sosial dan bertentangan dengan prinsip keadilan di tengah kesulitan ekonomi yang sedang dialami oleh masyarakat luas.

4.   Dukacita soal meninggal nya seorang warga sipil dan menyampaikan solidaritas terhadap keluarga dan masyarakat yg terdampak

5.   Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia mengutuk tindakan penggunaan kekuasaan aparat berlebihan dan menunut invesigasi yang transparan, akuntabel, dan independen agar kebenaran dapat ditegakan

6.   Menyerukan kepada pemerintah untuk membuka ruang dialog substantif untuk mendengarkan aspirasi rakyat secara adil dan bijak tanpa mendiskreditkan rakyat

7.   Mendorong Komnas HAM dan pihak penegak hukum lainnya utk menindaklanjuti hal ini

8.   Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia menyuarakan ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia terutama seluruh pelajar indonesia di luar negeri untuk tetap aktif dan mengawal jalannya demokrasi indonesia yang adil

9.   PPI Dunia menyuarakan dan mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi dan penyampaian aspirasi secara aman dan sesuai dengan undang undang berlaku serta mementingkan keamanan bersama

PPI Dunia menegaskan komitmen untuk selalu berdiri bersama rakyat Indonesia dalam menegakkan demokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.

"Apapun yang membuatmu takut, hadapilah" (Moh. Hatta)

(*)