Blog Tribunners
Koalisi Sipil: Keterwakilan Perempuan di Lembaga Pemilu Perlu Diatur Spesifik
Koalisi sipil usulkan revisi UU Pemilu atur jumlah pasti komisioner perempuan di KPU, Bawaslu, dan DKPP demi keseimbangan gender.
Penulis:
Mario Christian Sumampow
Editor:
Glery Lazuardi
lihat foto
Wartakota/Rangga Baskoro
TPS - Koalisi masyarakat sipil menyampaikan usulan revisi UU Pemilu untuk memastikan keterwakilan perempuan di KPU, Bawaslu, dan DKPP diatur secara tegas dan spesifik.
2 perempuan
Lembaga
Bawaslu Kabupaten/Kota
Jumlah Komisioner
-
Usulan Minimal Perempuan
1 perempuan
Lembaga
DKPP
Jumlah Komisioner
7 orang (5 dari masyarakat)
Usulan Minimal Perempuan
2 perempuan
Jumlah pemilih perempuan lebih besar dari laki-laki, sehingga representasi penting untuk memahami kebutuhan mereka.
Konstitusi menjamin kesetaraan hak dan kesempatan dalam pemerintahan (Pasal 28C, 28D, dan 28H UUD 1945).
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Baca Juga
| Terima Banyak Kritikan, KPU Akhirnya Cabut Keputusan Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres |
|
|---|
| DPR Minta KPU Klarifikasi soal Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres ke Publik |
|
|---|
| Keputusan KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres Tuai Kritik, Tunjukkan Keberpihakan? |
|
|---|
| Lingkar Madani Indonesia Kritik Keputusan KPU Tutup Akses Publik terhadap Dokumen Capres-Cawapres |
|
|---|
| BSN Partai Golkar Dorong Peningkatan Kualitas Demokrasi Indonesia lewat Penyempurnaan Sistem Pemilu |
|
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.