Biaya Negara Ganjal Pertumbuhan Seluler

Tetapi XL Smart akhir 2026 akan kehilangan 15 MHz di spektrum 900 MHz karena diminta pemerintah sebagai konsekuensi merger yang kemudian akan dilelang. Kebijakan itu masih membuat XL Smart memiliki 137 MHz sisanya, Indosat 135 MHz, dan Telkomsel 195 MHz, yang akan berubah bila salah satu dari mereka memenangi lelang tadi.

Kepemilikan spektrum dan biaya sewa berupa BHP (biaya hak penggunaan) frekuensi sejak lebih dua dekade lalu menjadi masalah yang mengganjal operator. BHP terus naik sesuai inflasi sementara peningkatan pendapatan operator tidak lebih dari 5% setahun

BHP dan hasil lelang spektrum disetor ke negara dalam bentuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak) yang sebagiannya dikembalikan ke kementerian, semacam cash back, atau kasarannya jasa pungut. PNBP dari Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi, sebelumnya Kominfo) tahun 2021 tercatat sebesar Rp 19,89 triliun dan tahun 2024 naik jadi Rp 24 triliun. 

Tahun 2025 ini besaran PNBP Komdigi bisa meningkat kalau mereka melelang frekuensi-frekuensi baru yang sebetulnya dibutuhkan industri. Tetapi pemerintah juga harus mengukur kemampuan operator, jika mereka harus juga membuka layanan generasi kelima (5G). 

Enggan layani 5G

Saat ini, biaya negara (regulatory cost) yang berupa PNBP itu dianggap terlalu tinggi sehingga menekan pertumbuhan pendapatan operator. Perbandingannya, pertumbuhan operator Indonesia tahun-tahun terakhir 5,6% namun pertumbuhan BHP mencapai lebih dari 10%.

Data GSMA, Global System for Mobile Communication Association menyebutkan, biaya frekuensi (BHP) dibanding pendapatan kotor rata-rata operator di kawasan Asia Pasifik sebesar 8,7?n secara global sebesar 7%. Sementara benchmark dari Coleago Consulting menyebutkan, industri tumbuh ideal jika komposisi biaya BHP frekuensi terhadap pendapatan berada di bawah 5%. 

Komposisi 5-10% masih dapat mendorong keberlanjutan industri. Tetapi jika komposisi regulatory cost di atas 10%, sama sekali tidak mendukung keberlanjutan industri.

Di Indonesia tahun 2024 biaya beban negara terhadap pendapatan operator rata-rata 11,12%: Telkomsel 6,19%, XL Axiata 13,72%, Indosat 15,57?n Smartfren 15,69%. Menjadi beban berat jika operator harus mengembangkan layanan 5G, yang harus memiliki spektrum frekuensi sedikitnya selebar 100 MHz/operator.

Harga lelang frekuensi yang diterapkan pemerintah (Komdigi) di luar kemampuan operator tanpa campur tangan negara. Hitung saja jika lelang dua blok (10 MHz) di spektrum 2100 MHz  tahun 2022 sebesar  2X Rp 605,7 miliar, berapa harus dibayar operator? Padahal ada frekuensi selebar 90 MHz di spektrum 700 MHz, 80 MHz di spektrum 1,4 GHz untuk internet, 160 MHz di spektrum 2,6 GHz dan 1.000 MHz di spektrum 26 GHz, kedua terakhir untuk layanan 5G yang akan dilelang.

Mencontoh India, untuk pengembangan layanan 5G pemerintah membebaskan harga spektrumnya saat lelang lalu menagihnya dalam beberapa tahun ke depan. Di Tanah Air, Komdigi termasuk lembaga negara yang memasukkan PNBP paling besar.

Upaya negosiasi operator dengan pemerintah, bahkan sejak Komdigi namanya masih Kominfo dua tahun lalu, dengan Kementerian Keuangan dan lain-lain tidak pernah menelurkan hasil menggembirakan. Utamanya Kementerian Keuangan yang alergi terhadap upaya pengurangan pendapatan, yang kalau bisa malah harus terus “digeber”.

Industri telekomunikasi memang disebut sebagai usaha yang gemerlap, gebyar, yang gaji direktur utamanya saja disebutkan Rp 26,2 miliar setahun. Siapa percaya operator seluler dalam kesulitan, walau hanya tumbuh sebesar 5% setahun?