Menolak Lupa: Pentingnya Pilkada Secara Langsung dalam Kehidupan Demokrasi Bangsa Indonesia

Amandemen terhadap Konstitusi dibuat sedemikian rupa oleh para tokoh bangsa untuk mewujudkan kehidupan demokrasi yang berdasar pada hukum bukan pada kekuasaan.

Sebagai pilar demokrasi, sistem ini memberikan hak kepada rakyat untuk menentukan pemimpin daerah secara langsung.

Hak ini tidak hanya memperkuat partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menciptakan legitimasi yang kuat bagi kepala daerah terpilih.

Pemimpin yang memperoleh mandat langsung dari rakyat memiliki hubungan yang lebih erat dan akuntabel dengan masyarakat, sehingga dapat menjalankan pemerintahan secara lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

Selain itu, legitimasi yang berasal langsung dari rakyat juga menjadi landasan yang kokoh bagi stabilitas pemerintahan daerah.

Dalam konteks demokrasi, Pilkada langsung juga memiliki keunggulan penting dalam membuka ruang meritokrasi.

Sistem ini memungkinkan kandidat yang memiliki kapasitas, integritas, dan visi terbaik untuk bersaing tanpa terlalu bergantung pada dukungan elite politik. 

Dengan kata lain, Pilkada langsung menciptakan peluang bagi tokoh-tokoh lokal yang potensial untuk tampil dan memimpin daerahnya, walaupun dapat juga lahir dari sistem kaderisasi partai politik.

Tidak sedikit kepala daerah yang lahir dari sistem Pilkada yang bebas ini berhasil membawa perubahan signifikan bagi wilayahnya, mulai dari perbaikan tata kelola pemerintahan hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu manfaat lain dari Pilkada langsung adalah kontribusinya terhadap pendidikan politik masyarakat.

Proses pemilihan yang melibatkan masyarakat secara langsung memberikan ruang bagi warga negara untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya demokrasi dan hak politik mereka. 

Keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpin juga meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab politik, sehingga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal dan nasional. 

Masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah yang merupakan manifestasi dari sistem desentralisasi atau otonomi daerah, yang dalam prakteknya akan sangat berkaitan atau bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di wilayah tersebut.

Sebaliknya, Pilkada tidak langsung melalui DPRD menimbulkan berbagai risiko yang tidak dapat diabaikan. 

Salah satu risiko utama adalah meningkatnya potensi praktik politik uang. Dalam sistem ini, seorang kandidat hanya perlu memengaruhi sejumlah kecil anggota DPRD yang merupakan perwakilan mayoritas untuk memenangkan pemilihan, sehingga justru membuka peluang lebih besar bagi praktik transaksi politik.