Tribunners / Citizen Journalism
Pemindahan Ibu Kota Negara
Sulteng Baru: Lebih Adil, Sejahtera, dan Penyangga IKN
Provinsi terluas dan jumlah penduduk terbesar kedua di Pulau Sulawesi ini memiliki sejumlah sektor potensial yang bisa dimaksimalkan.
Sektor pertanian di Sulteng harus menjadi pilihan utama bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Pemprov Sulteng harus fokus menggarap potensi pertanian dengan membuka Kawasan Pangan Nusantara (KPN) yang disiapkan untuk mengantisipasi krisis pangan global.
Selain itu, KPN juga dipersiapkan untuk memasok kebutuhan pangan di IKN sebagai wilayah baru yang akan berkembang.
Bahkan, kehadiran IKN bisa menjadi barometer pembangunan di Sulteng.
IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan dan kesejahteraan bisa menginspirasi daerah-daerah di Indonesia, khususnya Sulteng, untuk turut melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan, serta melibatkan partisipasi aktif 12 kabupatan dan 1 kota di Sulteng.
Sulteng yang lebih adil dan sejahtera
Sebenarnya pada 2023 lalu pertumbuhan ekonomi Sulteng berada di angka 15,17 persen.
Capaian tersebut menempatkan provinsi ini menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Indonesia setelah Maluku Utara.
Tak hanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah (PAD) juga meningkat signifikan dari Rp 900 miliar pada 2021 menjadi lebih dari Rp 1,7 triliun tahun lalu.
Angka-angka pertumbuhan ini diakui banyak disumbang sektor tambang terutama nikel. Ini pula yang membuat Pemprov Sulteng membuka lebar pintu untuk tambang.
Mestinya paradigma pembangunan itu sudah menuju pada pertumbuhan berkeadilan, dari growth oriented menjadi equity for growth.
Jika paradigmanya pertumbuhan dan angka-angka, pasti orientasinya sumber daya alam, salah satunya pertambangan.
Inilah yang membuat pemerintah begitu mengagungkan tambang.
Namun, nyatanya tambang tak bisa menekan angka kemiskinan dan bahkan menciptakan kesenjangan.
Pertanian kalah pamor oleh tambang. Padahal pertanian, perkebunan, dan perikanan adalah potensi besar di Sulteng, namun saat ini kalah pamor oleh tambang.
Untuk pembangunan berkelanjutan, pemerintah harus mengoptimalkan sektor ini, meningkatkan produktivitas pertanian, dan lebih mengangkat harkat petani.
Sebaran petani miskin ekstrem itu ada di semua kabupaten di Sulawesi Tengah dengan jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 10.894 KK.
Tribuners adalah platform jurnalisme warga. Untuk berkontribusi, anda bisa mengirimkan karya dalam bentuk berita, opini, esai, maupun kolom ke email [email protected]
Konten menjadi tanggungjawab penulis dan tidak mewakili pandangan redaksi tribunnews.com.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.