Naikan Harga BBM, Jokowi dan Kabinetnya Seperti Tidak Pro Rakyat

Naikan Harga BBM, Jokowi dan Kabinetnya Seperti Tidak Pro Rakyat

Oleh: Erlangga Abdul Kalam
Wakil Ketua I PC PMII Jakarta Timur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - BBM bersubsidi resmi dinaikan oleh pemerintah pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 kemarin.

Kebijakan itu juga langsung dijalankan selang 1 jam saat diumumkan ke publik.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang didampingi oleh Kemensos dan Presiden Joko Widodo menyebutkan kenaikan harga BBM itu untuk menyesuaikan dengan harga minyak dunia.

Disaat yang sama, saya melihat situasi perekonomian Negara kita sedang krisis.

Salah satu yang paling jelas persoalannya adalah penggunaan dana APBN yang banyak dialokasikan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dan dana pensiun untuk Anggota Dewan.

Karenanya kebijakan mengenai kenaikan harga BBM itu dikeluarkan, tujuannya saya kira sudah pasti hanya untuk menopang beban ekonomi negara agar tidak hancur.

Baca juga: Asumsi RAPBN 2023 Tak Realistis, Ekonom: Penolakan Harga BBM Masih Berlarut Hingga Tahun Depan

Saya akui kebijakan itu merupakan salah satu alternatif yang baik untuk mengantisipasi kemerosotan perekonomian negara, namun yang sangat saya sesalkan alternatif itu tidak tepat dalam penempatan waktunya. Sehingga tidak bisa menjadi solusi bagi masyarakat.

Kalau mau dirunut, negara sebagai lembaga dan individu sebagai masyarakat saat ini belum benar-benar pulih total kondisi perekonomiannya imbas badai pandemi.

Maka sudah tidak sepantasnya ditengah situasi masyarakat yang sakit ini, pemerintah menambah kesakitan itu. Padahal harusnya pemerintah bisa meringankan.

Pemerintah yang salah, rakyat yang ditumbalkan. Siklusnya kalau dilihat memang selalu begitu. Miris

Secara sederhana sekali saya mau katakan, pemerintah sangat egois. Sebab pemerintah hanya memikirkan Negara, tapi tidak memikirkan rakyat dan masyarakat yang hidup didalamnya. Bagi saya keduanya harus seimbang, tidak boleh ada yang dikalahkan.

Gaji pekerja juga kalau dilihat belum merata tingkat kenaikannya, kalaupun sudah ada kenaikan gaji belum tentu itu sesuai dengan harga kebutuhan pokok yang akan dikeluarkan. Terlebih khusus BBM.

Ini sangat tidak memanusiakan sekali, saya kira dampak kenaikan BBM ini akan menyebabkan inflasi yang tinggi serta menurunkan daya beli masyarakat.

Baca juga: Yakin Jokowi Tolak Jadi Cawapres Prabowo di 2024, Surya Paloh: Nggak Ada Itu 3 Periode atau Cawapres