Naikan Harga BBM, Jokowi dan Kabinetnya Seperti Tidak Pro Rakyat

Beberapa hal yang kemudian menjadi janggal dan masuk dalam catatan saya adalah; Pertama, Pemerintah mengumumkan harga kenaikan BBM itu di hari libur.

Kedua, harga minyak dunia juga saat ini sedang menurun.

Ketiga, pemerintah mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini dilukakan supaya tepat sasaran.

Apa alasan logis dari tiga hal yang menjanggal itu? Kenapa mengumumkan di hari libur?

Kenapa menaikan harga BBM bersubsidi di situasi yang padahal harga minyak dunia menurun?

Dan bukankah bicara pendistribusian BBM bersubsidi supaya tepat sasaran sudah diatur melalui aplikasi MyPertamina?

Bisakah pemerintah menjawab dan menguraikan kejanggalan-kejanggalan tersebut?

Melihat kejanggalan itu, saya mengindikasikan pemerintah seperti hendak mau bermain kucing-kucingan lagi dengan rakyat.

Mengingat pada tahun 2019 lalu, saat Pemerintah dan DPR hendak mengumumkan draf final RKUHP di hari kerja langsung mendapat banyak penolakan dari mahasiswa dan masyarakat.

Dengan beberapa latar belakang diatas, maka saya mendesak kepada Presiden Jokowi melalui Menteri ESDM untuk segera mencabut kembali kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab jelas kenaikan harga BBM itu membuat masyarakat semakin sengsara. 

Semua sektor pasti akan berdampak karena kenaikan BBM, rasionalisasinya adalah setiap komoditas pangan yang kita beli didalam keseharian pasti menggunakan transportasi, kalau sudah menggunakan jasa transportasi maka wajib membeli bahan bakar.

Baca juga: Istana Apresiasi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan Harga BBM Berjalan Tertib

Saya juga mendesak kepada Pemerintah untuk dapat memastikan kestabilan harga bahan pokok.

Lalu bicara soal Bantuan Langsung Tunai (BLT), saya kira BLT yang diperuntukan untuk BBM itu juga tidak begitu penting, sebab sifatnya hanya sementara. Sedangkan kebijakan kenaikan harga BBM itu berlaku selamanya. Artinya kita hanya seakan dibantu sesaat, padahal tanpa sadar kita dibombardir secara terus menerus.

Belum lagi bicara soal masalah pendistribusian dari BLT BBM itu sendiri, saya kira ini harus diskemakan. Jangan sampai justru BLT BBM itu jatuh ditangan yang tidak tepat.

Kemudian, saya juga mendesak kepada Pemerintah untuk menghapuskan regulasi pensiunan untuk DPR.