TOPIK
BBM Bersubsidi
-
Distribusi BBM subsidi ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk ke SPBU-SPBU di Indonesia bagian timur seperti Maluku dan Papua, sudah baik.
-
Pada tahun 2024 Pertamina Patra Niaga menyalurkan Solar sebesar 16.648.912 Kilo liter (KL) dari kuota 16.940.519 KL.
-
Ojek online dipastikan menjadi pihak yang berhak mendapatkan alokasi BBM bersubsidi seperti Pertalite.
-
Saat ini Kementerian UMKM sedang menyiapkan mekanisme untuk memverifikasi data pengemudi ojol.
-
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menerapkan skema baru dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM).
-
Sekarang yang sedang disiapkan oleh pemerintah adalah mekanisme untuk memverifikasi para pengemudi ojol.
-
Pemerintah sedang merumuskan skema baru penyaluran subsidi energi termasuk bahan bakar minyak (BBM).
-
Ojek daring tidak mendapatkan BBM subsidi lantaran pendistribusiannya hanya difokuskan kepada kendaraan berpelat kuning,
-
Mayoritas ojol dinilai pemerintah masih tergolong mampu karena memiliki kendaraan pribadi.
-
Untuk subsidi BBM dan listrik akan dilakukan exercise mendalam, sembari menunggu laporan dari berbagai stakeholder terkait.
-
Achmad Baidowi mengapresiasi program pembatasan BBM subsidi, program itu bagus namun harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.
-
PH Migas akan menetapkan kuota terbaru, dimana sebagian SPBU tidak lagi mendapatkan alokasi JBKP Pertalite.
-
Hingga saat ini pemerintah masih terus mempersiapkan aturan-aturan dan tata laksana pembelian BBM bersubsidi.
-
Jokowi menegaskan pemerintah belum melaksanakan pembatasan pembelian BBM subsidi pada tanggal 17 Agustus 2024, mendatang.
-
Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menertibkan koordinasi dan komunikasi para menteri terkait rencana pembatasan distribusi BBM bersubsidi
-
Direncanakan pemerintah akan membatasi pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar mulai 17 Agustus 2024.
-
Pemerintah dinilai perlu menyiapkan mekanismenya seperti apa dan sosialisasi ke masyarakat juga perlu waktu.
-
Sebagai langkah membatasi penggunaan Pertalite, pemerintah tengah merevisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
-
Berikut sejumlah fakta pembatasan BBM per 17 Agustus 2024, diklaim perbarui kualitas udara, Airlangga sebut kebijakan ini belum pasti.
-
DPR menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana pembatasan penjualan BBM bersubsidi.
-
Kendaraan tambang, industri, dan perkebunan yang semestinya tidak menggunakan BBM subsidi, ternyata di lapangan masih menggunakannya.
-
Rencana kebijakan pembatasan BBM bersubsidi sudah dibahas berkali-kali di Komisi Energi DPR RI dan diusulkan kepada pemerintah.
-
Dalam membatasi pembelian BBM subsidi, pemerintah perlu menunggu Revisi Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 selesai.
-
pendaftaran QR code untuk Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan biosolar telah tercapai 100 persen.
-
Hingga semester I 2024, Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembayaran subsidi energi sebesar Rp 42,9 triliun hingga semester I-2024.
-
Dalam memutuskan sesuatu pastinya pemerintah sudah menghitung risiko yang akan terjadi ke depan, sehingga telah dicarikan solusinya.
-
Selama Perpres tersebut belum selesai maka Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk melarang mobil ataupun motor apapun membeli Pertalite.
-
Diskusi secara formal maupun non formal telah dilakukan oleh Pertamina bersama stakeholder terkait mengenai rencana penghapusan Pertalite.
-
Pertamina hanya ingin menjual tiga jenis produk bensin dan ramah lingkungan, yakni Pertamax Green 92, Pertamax Green 95, dan Pertamax Turbo (RON 98).
-
Pembelian yang dibatasi berdampak terhadap masyarakat banyak yang mengeluh kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved