Menjawab Kapan Covid-19 ''Game Over''?

Catatan Roso Daras, Wartawan Senior

TRIBUNNEWS.COM - Topik “kelompok usia 45 tahun ke bawah” diberi kelonggaran untuk beraktivitas, masih menjadi topik hangat. Memang tidak sepanas kemarin (12/5/2020). Setidaknya, isu ini masih akan terus bergulir.

Bukan semata karena kekeliruan sebagian masyarakat dalam menafsir kebijakan itu, tapi karena penanganan wabah Covid-19 memang sudah memasuki fase “relaksasi”.

Bahkan dalam Rapat Terbatas Presiden Joko Widodo bersama sejumlah gubernur, Ketua Gugus Tugas Covid-19, dan para pemangku kepentingan lain kemarin (12/5/2020), topik pelonggaran PSBB disinggung beberapa kali.

Baca: Raker dengan Komisi X DPR RI, Menpora Paparkan Revisi DIPA Kemenpora TA 2020

Baca: 57 Ribu Lebih Pelanggar PSBB Ditindak Selama Sebulan di Wilayah Jakarta dan Sekitarnya

Baca: Grab Sediakan 100 Unit GrabWheels Gratis untuk Mobilitas Tenaga Medis

Usai Ratas itu, Kepala Gugus Tugas Percepatan Pengananan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo kembali merilis keterangan pers.

Pernyataan Doni relatif tidak mengandung isu-isu kontroversial. Kecuali, bagi para pihak yang masih belum memahami benar kebijakan pelonggaran yang dimaksud.

Terkait hal itu, Tenaga Ahli Bidang Media BNPB, yang juga Anggota Gugus Tugas Covid-19, Egy Massadiah –tanpa saya minta—mengirim sejumlah bahan.

Mulai dari press release resmi yang diambi dari laman presidenri.go.id, hingga keterangan pers Doni Monardo. Satu yang menarik, adalah kiriman data-data yang dihimpun Ketua Tim Pakar Gugus Tugas, Prof Wiku Adisasmito.

“Saya harap sih, tidak ada lagi mispersepsi di kalangan masyarakat, yang bersumber dari tulisan di media. Sebab, salah kutip bisa menimbulkan keresahan. Memang, ada mekanisme ralat, tetapi belum tentu pembaca pertama, membaca ralat yang dimuat di pemuatan berikutnya. Apalagi, perputaran berita online sangat cepat, karena umumnya media online mengejar klik bite,” ujar Egy.

Memang, di sebagian masyarakat masih beredar sedikit rasa khawatir, jika program pelonggaran tadi dijalankan. Mereka mengkhawatirkan, penyebaran virus corona kembali liar dan tak terkendali. Bahasa sederhananya, “diberlakukan PSBB saja masih ada yang mencuri-curi peluang untuk bepergian. Termasuk mudik. Apalagi kalau diperlonggar.”

Kekhawatiran itu menjadi beralasan. Bukan karena benar seperti itu, tetapi karena besarnya pengaruh medsos. Jika kita perhatikan, persentase tulisan yang menyorot ulah sebagian masyarakat yang mencuri-curi peluang untuk bepergian, jauh lebih besar dibanding berita tentang kepatuhan masyarakat yang mematuhi anjuran stay at home.

Bahwa ada yang lolos dari PSBB, harus dilihat dengan kepala sejuk. Dan itu biasa saja. Jangankan peraturan PSBB, sedangkan bangunan beton yang terbuat dari cor-coran semen saja bisa rembes. Yang harus dilihat sebenarnya, perbandingan warga yang “bandel” dengan warga yang patuh.

Harus diakui, gerakan stay at home, berhasil. Ini bukan klaim tanpa data. Kepala Gugus Tugas Doni Monardo menunjukkan data yang memperkuat.

Contoh, di DKI Jakarta, tingkat keberhasilannya mencapai 60 persen. Indikasinya dilihat dari jumlah pasien yang dirawat di RS rujukan Covid-19.

Tiga orang gubernur yang daerahnya memberlakukan PSBB (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sumatera Barat), juga menunjukkan data positif. Gubernur Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memberlakukan PSBB di sebagian wilayahnya, juga melaporkan trend positif.