Pendidikan GOTOPIK
UU Pemilu
-
Ide Pilkada Melalui DPRD Ngawur
Dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah diberi nilai dan makna konstitusional oleh Mahkamah Konstitui menjadi pemilu.
-
Pendukung Prabowo Gugat Pasal 9 UU 42/2008
Pendukung Prabowo for President siang ini menghampiri MK.
-
Pemilu Serentak Perlu Dikaji Mendalam
DPD menilai, pemilihan umum serentak harus dikaji secara mendalam.
-
DPR: Pemilu Serentak Bisa Digelar pada 2019
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan, pemilu serentak merupakan pilihan ideal.
-
FKB KAPPI Dukung PT 3,5 Persen
Usulan Marzuki Alie dianggap jiwa kenegarawanan yang melapaskan diri dari kepentingan kelompok dan partai.
-
Megawati: PDIP Sudah Siap Antisipasi Putusan MK
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyatakan, partainya sudah mengantisipasi putusan Mahkamah Konstitusi
-
Kader Partai Gurem Tidak Kram Lagi
Sejumlah partai gurem di Sulsel tak kram lagi. Itu setelah para kader partai tersebut mendengar keputusan MK, terkait ketentuan parliamentary
-
KIPP: Putusan MK Telah Terapkan Prinsip Keadilan
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi telah menerapkan prinsip keadilan substantif
-
Semua Parpol Tanpa Kecuali Harus Patuhi Putusan MK
Seluruh partai politik tanpa kecuali harus mematuhi adanya putusan uji materi pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012
-
Imbas Putusan MK, KPU Perpanjang Waktu Verifikasi Parpol
Menyusul adanya putusan uji materi pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu yang dikabulkan
-
Saan: Dimana Letak Keadilannya Verifikasi Parpol?
Terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang proses verifikasi faktual yang harus dilakukan semua partai politik tanpa
-
JPPR Fokus Pantau Tahapan Verifikasi Parpol
Yusfitriadi, koordinator nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan, di antara tahapan Pemilu 2014
-
PKS: Keputusan MK Soal Verifikasi Faktual Mubazir
Partai Keadilan Sejahtera menganggap putusan Mahkamah Konstitusi soal ambang batas 3,5 persen berlaku hanya untuk DPR RI, cukup adil,
-
Anis Matta: Verifikasi Parpol Pekerjaan Tidak Penting
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta berpendapat, verifikasi yang harus dilakukan oleh seluruh partai politik
-
Verifikasi Tak Beri Cukup Waktu Bagi Parpol Bervisi Baru
Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin menilai tepat putusan Mahkamah Konstitusi yang
-
Saan: Keputusan MK Terkait PT Rusak Tatanan Sistem
Anggota Komisi III DPR, Saan Mustofa mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang parliamentary threshold
-
Putusan MK Hilangkan Unsur Diskriminatif dalam Pemilu
Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menanggapi positif Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah memutuskan
-
Hanura Sambut Baik Putusan Mahkamah Konstitusi
MK memutuskan permohonan pengujian atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
-
Putusan MK Bukan Ukuran Kualitas UU Produk DPR
DPR tak mengakui adanya undang-undang (UU) yang digugat dan diujimaterikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi satu-satunya
-
PPP: Masa' Parpol Puluhan Tahun Harus Verifikasi Lagi
Partai politik beragam menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan ambang batas parlemen 3,5 persen
-
MK Dianggap Tidak Konsisten soal Verifikasi Parpol
Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) mengatakan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusannya sendiri.
-
Meski Terima, Demokrat Kecewa Putusan MK soal PT
Dampak putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas dan verifikasi faktual, juga dirasakan Partai Demokrat. Partai berlambang bintang
-
PPP Sesalkan Putusan MK Soal UU Pemilu
Partai Persatuan Pembangunan(PPP) menyesalkan putusan uji materi pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu
-
NasDem Senang Semua Partai Politik Harus Diverifikasi KPU
Partai baru, NasDem, mengaku sangat puas dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian uji materi UU No. 8
-
PDIP Sambut Baik Putusan MK soal Verifikasi Parpol
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan ambang batas parlemen 3,5 persen berlaku untuk Pemilu DPR, dan tidak
-
Putusan Uji Materiil UU Pemilu ada Perbedaan Pendapat
Hari ini, Rabu (29/8/2012) Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan Uji Materiil Pasal 8 ayat (1) dan (2) serta Pasal 208 UU nomor
-
Terjegal KPU, Partai Non-Parlemen Indikasikan Koalisi
Walau partai-partai politik nonparlemen terjegal aturan KPU dalam UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR dan DPRD, Sutiyoso mengaku masih
-
MK: Setiap Partai Wajib Jalani Verifikasi
Dalam persidangan uji materiil Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan
-
PDI Perjuangan Sambut Baik Putusan MK
Putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan ambang batas parlemen 3.5 persen berlaku untuk Pemilu DPR, tidak berlaku untuk DPRD Provinsi,
-
Perludem: Kami Ajukan Judicial Review Atas Inisiatif Sendiri
Perludem mengaku mengajukan judicial review atas inisiatif sebagai warga negara.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved