Pendidikan GOTOPIK
Revisi UU TNI
-
Ketua Bidang Hukum dan Politik GM FKPPI: Revisi UU TNI Penting untuk Perkuat Pertahanan Negara
Dia menegaskan, revisi harus memastikan tidak terjadi duplikasi peran dengan lembaga lain, terutama dalam menghadapi ancaman nonmiliter.
-
Usman Hamid Respons Ucapan KSAD Soal Teddy Indra Wijaya Hingga 'Otak Kampungan': Jenderal Maruli Yth
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menjawab pernyataan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak
-
Dasco Ungkap Target Penyelesaian Revisi UU TNI: Tergantung Dinamika di Komisi I DPR
Dasco menyebut dinamika pembahasan revisi UU TNI bisa berlangsung cepat atau lambat, tergantung dinamika pembahasan yang ada di Komisi I DPR.
-
21 Organisasi Masyarakat Sipil Ramai-ramai Kritik Daftar Inventaris Masalah RUU TNI
Yang perlu diubah oleh pemerintah dan DPR adalah aturan tentang peradilan militer yang diatur dalam UU Nomor 31 tahun 1997.
-
Ketua Komisi I DPR Tegaskan Revisi UU TNI Tidak Akan Kembalikan Dwifungsi ABRI
Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Utut Adianto menegaskan, bahwa revisi UU TN tidak akan mengembalikan peran Dwifungsi ABRI.
-
KSAD Tegaskan Nasib Dirut Bulog Mayjen Novi Helmy di TNI Tunggu Hasil Revisi UU
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan penentuan nasib Mayjen Novi Helmy dan Mayjen Irham Waroihan menunggu hasil revisi UU TNI di DPR.
-
Anggota DPR Sebut Revisi UU TNI Penting untuk Kebutuhan Pertahanan Modern
Aspek penting dari Revisi UU TNI adalah penegasan batasan yang lebih rigid terhadap peran TNI di luar tugas-tugas pertahanan.
-
Rapat dengan Komisi I DPR, Panglima TNI Ungkap Bakal Atur Percepatan Kenaikan Pangkat Prajurit
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengusulkan penerapan percepatan Masa Dinas Perwira (MDP)
-
Jenderal Agus Subiyanto Jamin Revisi UU TNI Tetap Berpegang pada Supremasi Sipil
Jenderal Agus menegaskan revisi UU TNI tetap mengedepankan supremasi sipil dalam prakteknya. Dia mengatakan revisi juga demi memperjelas tupoksi TNI.
-
TNI Konsisten Mempertahankan Keseimbangan antara Kesiapan Tempur dengan Regenerasi Kepemimpinan
Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, batas usia pensiun TNI harus mempertimbangkan keseimbangan antara kesiapan tempur dan regenerasi kepemimpinan.
-
Agar ASN Tak Cemburu, Penempatan TNI Aktif di Jabatan Sipil Harus Didasari Latar Belakang Relevan
Panglima TNI diminta bisa mengatur penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil yang didasarkan pada latar belakang objektif.
-
Panglima TNI Ungkap Revisi UU TNI Sudah Dibahas Sejak 2010
Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI belum masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas.
-
Panglima TNI: UU TNI Sudah Tidak Relevan dan Perlu Dilakukan Penyesuaian
Menurut Panglima TNI, UU TNI perlu dilakukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan kebijakan dan keputusan politik negara yang berkembang.
-
KSAD Soroti Pihak yang Bikin Ribut Revisi UU TNI, Jenderal Maruli: DIM Belum Sampai DPR
Dalam revisi UU TNI terdapat dua pasal yang dipersoalkan yakni mengenai usia pensiun prajurit dan penempatan prajurit TNI aktif di kementerian.
-
Kasad Jenderal Maruli Angkat Bicara Soal Polemik Revisi UU TNI dan Kenaikan Pangkat Letkol Teddy
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, MSc, angkat bicara seputar polemik revisi undang-undang (UU) TNI yang saat ini sedang dibahas DPR RI.
-
Okta Kumala Dewi Dukung Arahan Presiden Prabowo tentang Pensiun Dini Prajurit TNI
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Okta Kumala Dewi, memberikan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto
-
Centra Initiative: Letkol Teddy dan Letjen Novi Harus Mundur Tanpa Harus Menunggu Revisi UU TNI
Al Araf, mengatakan Sekretaris Kabinet Letkol Inf Teddy Indra Wijaya dan Dirut Perum Bulog Letjen TNI Novi Helmy Prasetya sebaiknya mundur dari TNI.
-
TB Hasanuddin Ungkap 3 Pasal Masukan Pemerintah di RUU TNI yang Menarik Perhatian, Ada Usia Pensiun
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengungkap 3 pasal yang diajukan pemerintah dalam RUU TNI yang menarik perhatian. Satu di antaranya usia pensiun.
-
Menhan Sebut RUU TNI Akan Atur Tentara Aktif Bisa Menjabat di 15 Kementerian Lembaga, Ini Daftarnya
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menyatakan dalam Revisi UU TNI akan mengatur soal anggota TNI aktif bisa menjabat di 15 kementerian/ lembaga.
-
Legislator PDIP Utut Adianto Jadi Ketua Panja RUU TNI, Disetujui Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
Ketua Komisi I Utut Adianto terpilih menjadi Ketua Panja RUU TNI dan disetujui Menteri Pertahanan RI (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang mewakili
-
Revisi UU TNI Akan Fokus Pada 3 Pasal, Mencakup Usia Hingga Ruang Lingkup Tugas
Revisi UU TNI disebut akan berfokus pada 3 pasal, satu di antaranya pasal 47 UU Nomor 34 Tahun 2004 terkait ruang lingkup tugas TNI.
-
Tegas Agum Gumelar soal TNI Masuk Jabatan Sipil: Jangan Ada Lagi Dwifungsi ABRI
Agum Gumelar tak menampik memang perlunya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, tapi pesan jangan ada lagi dwifungsi ABRI
-
Komisi I DPR Bakal Panggil Menhan Hingga Panglima TNI Untuk Bahas Revisi UU TNI Pekan Ini
Komisi I DPR bakal mengundang rapat Kementerian Pertahanan RI (Kemhan) hingga Panglima TNI pekan ini dalam rangka pembahasan Revisi UU TNI.
-
Persatuan Purnawirawan ABRI Dukung DPR Revisi UU TNI, Agum Gumelar Ungkap Alasannya
Persatuan Purnawirawan ABRI (Pepabri) mendukung DPR RI melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
-
Pengamat Militer Sorot Revisi UU TNI: Tentara Dilatih Untuk Perang Bukan Jadi Dirjen
Pengamat militer sekaligus Koordinator Centra Initiative Al Araf mengkritisi Revisi UU TNI yang dinilainya memundurkan transformasi dan reformasi TNI.
-
Usman Hamid Kritisi Revisi UU TNI, Singgung Perluasan Penempatan di Lembaga Sipil
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan Revisi UU TNI tidak tepat
-
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak Akui Banyak Anggota TNI Kerja Sampingan Jadi Ojol
Muncul usulan penghapusan larangan prajurit terlibat bisnis dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 yang melarang TNI berbisnis.
-
Jenderal Maruli Simanjuntak: Kalau Lihat Ada Prajurit TNI AD Terlibat Bisnis Ilegal Laporkan ke Saya
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meminta agar masyarakat melapor jika mendapati adanya prajurit TNI terlibat dalam bisnis ilegal.
-
Soal Revisi UU TNI Boleh Berbisnis, Mahfud MD: Setiap Perubahan Timbulkan Akibat Baru
Mahfud MD menanggapi soal revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang RUU TNI soal pencabutan larangan berbisinis bagi prajurit.
-
Respons Jokowi Soal Revisi UU TNI Tuai Banyak Kritik: Coba Tanyakan ke DPR dan Kemenkopolhukam
Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan berkomentar soal revisi UU TNI/Polri yang mendapat sorotan publik. Ia menyarakan untuk tanyakan ke DPR.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved