Pendidikan GOTOPIK
RUU KUHAP
-
RUU KUHAP Dinilai Perlu Mengatur Lebih Ketat Soal Penerapan Aturan Upaya Paksa
Upaya paksa dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi sorotan. Kenapa?
-
Komisi III DPR Bakal Maksimalkan Penyerapan Aspirasi Publik dalam Pembahasan RKUHAP
DPR bakal memaksimalkan masa sidang kali ini untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait RUU KUHAP.
-
RDP dengan Komisi III DPR, Wamen HAM Sampaikan 10 Poin Masukan Terkait RKUHAP
Mugiyanto menilai Pasal 21 terlalu generik karena hanya menyebut adanya kekhawatiran melarikan diri.
-
Ketua KPK Sampaikan Masukan Terkait RKUHAP saat Rapat dengan Komisi III DPR
Ketua KPK Setyo Budianto sampaikan masukan terkait harmonisasi antara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dan UU KPK.
-
Komisi III DPR Akan Undang KPK hingga BEM Bahas RUU KUHAP
Komisi III bakal undang KPK, dosen, Komnas Ham dan BEM minta masukan soal RUU KUHAP guna pastikan KUHAP baru tidak lemahkan pemberantasan korupsi.
-
RUU KUHAP Diharapkan Mampu Menjawab Persoalan Ego Sektoral Penegak Hukum
Menurut Suparji, semangat pembaruan KUHAP harus diarahkan untuk membangun kerja sama yang sinergis antarpenegak hukum.
-
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman Pesimistis RKUHAP Bisa Disahkan dalam Waktu Dekat, Kenapa?
Habiburokhman, mengaku pesimis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) bisa disahkan menjadi Undang-Undang dalam waktu dekat.
-
Respons DPR Soal KPK Kritik Aturan Praperadilan di RKUHAP Hambat Penanganan Perkara Korupsi
Soedeson Tandra, angkat bicara terkait kritik yang menyebut bahwa pengaturan praperadilan dalam RKUHP bisa menghambat proses sidang pokok perkara.
-
Komisi III Jawab KPK Soal Izin Penyitaan dari Pengadilan dalam RKUHAP: Demi Negara Hukum yang Tertib
Komisi III DPR RI Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, menanggapi kritik terhadap draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).
-
Komisi III DPR Pastikan Terbuka Jika KPK Ingin Bahas RKUHAP
Komisi III DPR RI memastikan terbuka, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin memberi masukan terhadap RKUHP.
-
Dasco Minta Komisi III DPR Segera Bahas RUU KUHAP dengan KPK
Sufmi Dasco Ahmad, meminta Komisi III DPR segera melakukan rapat dengar pendapat dengan KPK terkait RUU KUHAP.
-
KPK Sampaikan 17 Poin Kritis RKUHAP, Komisi III DPR Bantah Upaya Lemahkan KPK
Habiburokhman juga menanggapi berbagai kritik dan kekhawatiran publik yang menilai RUU KUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK.
-
Abraham Samad Sebut RUU KUHAP Akan Mempersulit KPK Berantas Korupsi
Abraham Samad buka suara soal RUU KUHAP khususnya soal sejumlah aturan dalam penanganan kasus bagi penyidik KPK.
-
Mahupiki Usul Revisi RUU KUHAP Atur Penyidikan Tambahan Oleh Jaksa Hingga 60 Hari
Dorongan untuk memasukkan pasal tambahan dalam Revisi Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) muncul.
-
Koalisi Sipil: RUU KUHAP Seolah Memberi Solusi, Namun Dibuat Setengah Hati
Koalisi Sipil untuk Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menilai revisi KUHAP yang sedang dibahas DPR masih setengah hati.
-
Dukung Pengesahan RUU KUHAP, HAPI Dorong Penguatan Perlindungan Hukum dan Standarisasi Advokat di RI
Ketua Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Dr. (c) Enita Adyalaksmita menyatakan dukungan penuh terhadap pengesahan RUU KUHAP.
-
Koalisi Organisasi Advokat Kompak Dukung Pengesahan RUU KUHAP Tahun Ini
Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) terus menguat.
-
Di Hadapan YLBHI, Habiburokhman Klaim Tak Bakal Ugal-ugalan Bahas RUU KUHAP
Habiburokhman menanggapi sejumlah kekhawatiran masyarakat sipil terhadap kecepatan pembahasan DIM dalam RUU tersebut.
-
Bahas RUU KUHAP di DPR, Hotman Paris: Selama Ini Advokat Kayak Patung saat Dampingi Klien
Hotman Paris Hutapea mendukung ketentuan dalam RUU KUHAP yang memberi hak bagi advokat untuk mengajukan keberatan saat mendampingi klien
-
KontraS Soroti Revisi KUHAP: Dorong Atur Mekanisme Pengujian Penyadapan hingga Penahanan
Revisi KUHAP tak masalah adanya kewenangan menyadap, menangkap dan menahan dari penegak hukum tapi harus jelas cara mengujinya sah atau tidak.
-
Ketua Komisi III DPR Tolak Tudingan Pembahasan RUU KUHAP Dilakukan 'Ugal-ugalan'
Habiburokhman, menolak keras tudingan yang menyebut proses pembahasan RUU KUHAP dilakukan secara sembrono.
-
Daftar 17 Poin Bermasalah di RUU KUHAP yang Jegal Kewenangan KPK
KPK jabarkan 17 poin krusial di RKUP yang dinilai tidak sinkron berpotensi mengebiri kewenangan khusus yang dimiliki KPK
-
KPK Petakan 17 Poin Bermasalah di RUU KUHAP yang akan Dilaporkan ke Prabowo dan DPR, Apa Saja?
KPK telah mengidentifikasi 17 poin permasalahan krusial dalam RUU KUHAP yang dinilai berpotensi menghilangkan kewenangan khusus yang dimiliki KPK.
-
Pakar Hukum: RKUHAP Harus Lindungi Warga, Bukan Cuma Kepentingan Aparat
RKUHAP harus menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, terutama warga negara yang berhadapan dengan proses pidana.
-
Juru Bicara KPK Kritik Pembatasan Kewenangan Penyadapan dalam RUU KUHAP
Ketentuan ini bertentangan dengan praktik di KPK, di mana penyadapan dapat dilakukan sejak tahap penyelidikan tanpa memerlukan izin pengadilan.
-
Aksi di Depan DPR, Ini Alasan Koalisi Sipil Tantang Debat Habiburokhman Bahas Revisi KUHAP
Ketua YLBHI Arif Maulana menjelaskan alasan koalisi warga sipil menantang debat para DPR dalam proses penyusunan pasal-pasal dalam Revisi KUHAP.
-
RDPU di Komisi III DPR, PBB Sampaikan Tujuh Usulan Terkait RUU KUHAP
Partai Bulan Bintang (PBB) menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Komisi III DPR RI.
-
Dihapus DPR, Komnas Perempuan Tetap Usul Larangan MA Beri Vonis Lebih Berat di RUU KUHAP
Komnas Perempuan usulkan RUU KUHAP mengatur larangan MA menjatuhkan hukuman lebih berat dari putusan pengadilan tingkat sebelumnya atau judex facti.
-
Revisi KUHAP, Komnas Perempuan Usulkan Larangan Stereotipe Gender oleh Hakim di Persidangan
Komnas Perempuan mengusulkan agar RUU KUHAP mengatur larangan hakim menyampaikan pernyataan yang mengandung stereotipe gender dalam sidang.
-
Pimpinan KPK Nilai Klausul Impunitas Advokat Tidak Tepat Masuk Dalam RUU KUHAP
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menilai klausul mengenai impunitas advokat dalam RUU KUHAP tidak tepat secara yuridis.
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved