Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
Kuasa Hukum Sebut Gugatan UU Tipikor ke MK Diajukan Sebelum Hasto Dapat Amnesti
Permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diajukan Hasto sebelum menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
Penulis:
Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor:
Dewi Agustina
lihat foto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajukan gugatan yang mengatur sanksi bagi pelaku perintangan penyidikan dalam kasus korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Hasto Kristiyanto merupakan seorang politikus senior Indonesia yang dikenal luas sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dari tahun 2014 hingga 2025.
Baca juga: Hasto Kristiyanto Tetap Lanjut Gugat UU Tipikor di MK Meski Sudah Dapat Amnesti dari Prabowo
Ia lahir di Yogyakarta pada 7 Juli 1966, dan memiliki latar belakang pendidikan teknik kimia dari Universitas Gadjah Mada, manajemen dari Universitas Prasetiya Mulya, serta doktor ilmu pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.
Penasihat Hukum Hasto, Johannes Oberlin Tobing membenarkan adanya gugatan dan agenda sidang di Mahkamah Konstitusi pada hari ini.
"Iya betul, nanti kami akan menghadiri undangan sidang dari MK RI, sore nanti jam 15.00 WIB," kata Johannes saat dikonfirmasi Tribunnews, Rabu.
Johannes menjelaskan, permohonan pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu, diajukan Hasto sebelum menerima amnesti dari Presiden Prabowo.
"Sebelum mendapat amnesti," tegasnya.
Dilihat dari situs resmi MK, Hasto mengajukan permohonan disertai Penerbitan AP3 dan DKPP dengan Nomor 130/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025 pada 24 Juli 2025, lalu.
Gugatan Hasto itu teregistrasi dengan nomor 136/PUU-XXIII/2025 pada Rabu (6/8/2025).
Adapun sidang perdana akan digelar pada hari ini, Rabu (13/8/2025) beragendakan Pemeriksaan Pendahuluan I.
Dia mengatakan, Hasto Kristiyanto sedianya akan hadir dalam persidangan di MK hari ini. Namun kliennya itu batal hadir karena ada kegiatan.
Sehingga, nanti pihak yang hadir mewakili Hasto yakni dari tim penasihat hukum di antaranya Johannes, Maqdir Ismail, Febridiansyah, Arman Hanis dll.
"Tadinya Mas Hasto ikut, ini ada perubahan ada rapat mendadak beliau," jelasnya.
Hasto Kristiyanto dan Kasusnya
| Dasco Tegaskan Dukungan PDIP untuk Pemerintah Prabowo Tidak Terkait Amnesti Hasto Kristiyanto |
|---|
| Sosok Hasto Kristiyanto, Tersangka Suap Eks Komisioner KPU Diberi Amnesti Oleh Presiden Prabowo |
|---|
| Apa Itu Amnesti yang Didapat Hasto dari Presiden Prabowo? |
|---|
| Soal Banding Terhadap Vonis Hasto Kristiyanto, Ketua KPK: Tunggu Sampai Besok |
|---|
| KPK Ajukan Banding Atas Vonis 3,5 Tahun Penjara Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto |
|---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.