Pendidikan GOTAG
UU Tipikor
Berita
Foto (5)
-
Terbukti Terima Suap Urus Perkara, AKP Robin Divonis 11 Tahun, Advokat Maskur Husain 9 Tahun Penjara
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) asal Polri, AKP Stepanus Robin Pattuju divonis 11 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subside
-
Bacakan Pledoi, Heru Hidayat Sebut Tuntutan Jaksa Di Luar Koridor Hukum dan Melebihi Wewenang
Terdakwa dugaan kasus korupsi di PT Asabri eru Hidayat, menyampaikan nota pembelaan atau pleidoi pribadinya atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).
-
Pegawai KPK: Korelasi antara Soal dan Antikorupsi dalam TWK Itu Nol
Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tak ada korelasi soal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dengan pemberantasan korupsi.
-
ICW Dorong Revisi UU Tipikor Karena Djoko Tjandra Cuma Dihukum 4,5 Tahun
ICW menilai problematika dari vonis Djoko Tjandra ada pada regulasi pemberantasan korupsi.
-
ICW Desak Pemerintah dan DPR Revisi UU Tindak Pidana Korupsi
ICW kembali mendesak pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
-
KPK Serahkan Persoalan Revisi Undang-Undang Tipikor Kepada DPR dan Pemerintah
Usulan revisi UU Tipikor pernah disampaikan pimpinan KPK jilid IV melalui surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.
-
Tanggapi Hukuman Mati Koruptor, Arsul Sani: Hal Lumrah, PPP Dukung Pemerintah Revisi UU Tipikor
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai pernyataan Presiden Jokowi tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor adalah hal lumrah.
-
Soal Hukuman Mati Koruptor, Maruf Amin: dalam UU Tipikor Sudah Ada, Hukuman Mati Memang Dibolehkan
Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan hukuman mati koruptor bisa digunakan namun dengan syarat-syarat yang sangat ketat.
-
Laode M Syarif: Seharusnya yang Direvisi Undang-Undang Tipikor, Bukan Undang-Undang KPK
Laode M Syarif mengatakan sejatinya yang direvisi adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) bukan Undang-Undang KPK.
-
PKS: Pak Jokowi Itu Keliru, Hukuman Mati Tak Bisa Berdasar Kehendak Rakyat, Tapi UU Tipikor
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, hukuman mati bisa diterapkan bagi pencuri uang negara atau koruptor.
-
PKS Sebut Jokowi Keliru kalau Hukuman Mati Koruptor Berdasarkan Kehendak Rakyat: UU Tipikor Mengatur
Nasir Djamil memberikan pendapatnya mengenai pernyataan Presiden Jokowi mengenai hukuman mati untuk koruptor.
-
Pakar Hukum: Penyelundupan Harley di Pesawat Garuda Bisa Dijerat dengan UU Tipikor
Kasus penyelundupan Harley Davidson dan sepeda Brompton yang dibawa pesawat Garuda Indonesia bisa dijerat UU Tipikor
-
Sidang Uji Materi UU Tipikor, Pemohon Pertegas Poin Gugatan
Pemohon uji materi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyampaikan beberapa perbaikan
-
Iklim Usaha Harus Lebih Sehat dan Berintegritas, KPK Upayakan Private Sector Masuk UU Tipikor
Saut Situmorang mengatakan, masuknya sektor swasta dalam UU Tipikor, bakal menghidupkan iklim usaha yang jauh lebih sehat dan berintegritas.
-
Mahkamah Konstitusi Uji Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 21 UU Tipikor tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan multitafsir.
-
KPK Keluhkan Sejumlah Bentuk Tindak Pidana Korupsi Belum Diatur di UU Tipikor
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluhkan hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia.
-
KPK: Kita Bisa OTT Tiap Hari Asal Personel Cukup
Agar KPK mendapat tambahan tenaga, menurut Agus, harus dilakukan perubahan UU Pemberantasan Tipikor atau dibuat Perppu.
-
KPK Ingatkan Caleg dan Calon Kepala Daerah, Hati-hati Terima Gratifikasi
Menurut Febri, gratifikasi adalah satu hal yang paling mendasar yang dapat menjadi gerbang masuk praktik korupsi.
-
Ketua KPK Sebut UU Tipikor Indonesia Masih Kuno
Undang-Undang yang dimaksud yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor.
-
Ketua KPK Sebut UU Tipikor di Indonesia Jomplang Dibanding Singapura
Agus menjelaskan, salah satu ketentuan UNCAC yang harus segera diratifikasi ke dalam UU, yakni soal penindakan korupsi di sektor privat.
