Pendidikan GOTAG
UU MD3
Berita
Foto (22)
-
Hak Angket Hanya Untuk Kepentingan Anggota DPR Semata
"Angket DPR soal KPK ini hanya semata memenuhi ambisi DPR untuk terus menerus mengganggu kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi,"
-
Pimpinan DPR Masih Tunggu Sikap Akhir Fraksi-fraksi
Dimana terdapat aturan 60 hari setelah rapat paripurna memutuskan penggunaan hak angket terhadap KPK.
-
Fraksi PKS dan Demokrat Tidak Kirim Anggota ke Pansus Angket KPK
Fahri memgingatkan dalam UU MD3 telah dinyatakan seluruh anggota fraksi harus ada dalam pansus.
-
Golkar Tidak Masalah Kursi Pimpinan DPR Ditambah
Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) di badan legislatif mewacanakan akan menambah jumlah kursi
-
Anggota DPD Masuk Parpol, Peneliti Formappi: Ini Sesuatu Kekonyolan
Lucius mengingatkan dalam pembentukan UU MD3, sejak awal sudah dibahas agar DPD bersih dari orang-orang parpol.
-
Fahri Sebut Surat Presiden Soal RUU MD3 Tak Berubah
Fahri menuturkan Pimpinan DPR akan menyerahkan surat presiden ke Baleg untuk ditindaklanjuti.
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Bahas Surat Presiden Soal RUU MD3
Politikus Golkar itu mengatakan koordinasi antar Pimpinan DPR penting sebelum surat tersebut dibawa ke Badan Musyawarah DPR.
-
Rapat Paripurna Setujui RUU MD3 Jadi Usul Inisiatif DPR
Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau RUU MD3 menjadi RUU usul inisiatif DPR.
-
Rapat Paripurna DPR Akan Bahas RUU MD3
Rapat Paripurna kali ini akan membahas revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau dikenal sebagai UU MD3.
-
Badan Musyawarah Sepakat RUU MD3 Jadi Inisiatif DPR
Rapat Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati revisi UU MD3 menjadi inisiatif DPR.
-
Besok Fahri Hamzah Pimpin Rapat Bamus Bahas Revisi UU MD3
Dalam rapat Bamus besok terkait revisi UU MD3 akan membahas apakah usulan dari pengusul dapat diterima oleh fraksi-fraksi di DPR
-
NasDem Tidak Masalah Jumlah Pimpinan DPR dan MPR Ditambah Lagi
Hal itu mengemuka terkait revisi UU MD3, dimana terdapat isu penambahan dari enam menjadi tujuh pimpinan MPR dan DPR.
-
Pimpinan DPR Bantah Ada Upaya Memperlambat Pembahasan Revisi UU MD3
Pimpinan DPR membantah adanya upaya memperlambat pembahasan revisi Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
-
Seluruh Fraksi Hanya Tinggal Konsolidasi Terkait UU MD3
Zulkifli Hasan mengatakan bahwa saat ini seluruh fraksi di DPR hanya tinggal berkonsolidasi
-
Fraksi PPP Hendaki Revisi UU MD3 Secara Keseluruhan
Dikatakannya, sebagai partai pemenang pemilu, wajar jika PDI Perjuangan mendapatkan porsi sebagai pimpinan MPR/DPR.
-
Nasdem Berharap Revisi UU MD3 Lebih Komprehensif
NasDem menyetujui Revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas).
-
Rapat Paripurna Putuskan RUU MD3 dan RUU ASN Dibahas Saat Reses
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lalu meminta rapat diskors untuk mengumpulkan pimpinan fraksi.
-
Pengakuan Anggota DPD: Kami Tidak Nyaman Menjadi Anggota DPD
Hal itu berdasar pada ketidakjelasan dalam menyusun tata tertib mengenai masa jabatan pimpinan DPD.
-
DPD Minta MK Keluarkan Putusan Provisi Terkait Gugatan UU MD3
Irman Putra Sidin yang menjelaskan bahwa ada keadaan mendesak yang mengharuskan MK untuk mengeluarkan putusan
Anggota DPR: Revisi UU MD3 Upaya untuk Kembalikan Kedaulatan Rakyat
Anggota fraksi PDI Perjuangan, Rahmat Hamka menilai, sudah keharusan bahwa partainya mendapatkan jatah pimpinan MPR/DPR
© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved