Pendidikan GOTAG
UU MD3
Berita
Foto (22)
-
Formappi Tegaskan di UU MD3 Tak Ada Istilah Nonaktif untuk Memberhentikan Anggota DPR RI
Peneliti Formappi Lucius Karus menegaskan dalam UU tidak ada istilah 'nonaktif' yang digunakan untuk memberhentikan atau mengganti anggota DPR.
-
Dinonaktifkan Partai, Ahmad Sahroni Hingga Eko Patrio Masih Bisa Terima Gaji dan Fasilitas DPR
Titi Anggraini mengatakan, anggota DPR yang dinyatakan nonaktif oleh partai politik tetap berhak menerima gaji dan fasilitas sebagai legislator.
-
Gugat Ambang Batas Parlemen ke MK, Partai Buruh Bawa Data Jutaan Suara Terbuang
Jutaan suara rakyat hangus hanya karena tak lolos ambang batas. Partai Buruh kini melawan ke MK—akankah sistem pemilu berubah demi keadilan elektoral?
-
Hakim MK Kritik Sistem Pemilu Proporsional Terbuka, Sebut Hambat Keterwakilan Perempuan di DPR
Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai sistem Pemilu proporsional terbuka menjadi satu penyebab rendahnya keterwakilan perempuan di parlemen.
-
Rapat Anggota DPR Kerap di Hotel Mewah, Advokat Gugat UU MD3
Zico meminta Mahkamah menafsirkan ulang Pasal 229 UU MD3 yang selama ini hanya menyebut rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup.
-
RUU PPRT dan Revisi UU MD3 Jadi Prioritas Baleg DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memasukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dalam agenda prioritas.
-
Anggota DPR yang Jadi Menteri di Kabinet Prabowo Segera PAW, KPU Jelaskan Mekanismenya
Anggota KPU RI, Idham Holik menjelaskan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) bagi Anggota DPR RI yang diangkat menjadi menteri di kabinet Prabowo.
-
Fraksi di DPR Diminta Menempatkan Anggotanya ke Banggar Sesuai Kapasitas
Ketua Banggar meminta masing-masing fraksi di DPR menempatkan anggotanya ke Banggar sesuai dengan kapasitasnya.
-
Jokowi Copot Yasonna, Elite PDIP Tuding untuk Loloskan UU MD3 Demi 3 Tujuan Ini
Menurut Deddy, pencopotan Yasonna Menkumham adalah murni agenda politik untuk meloloskan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
-
Tak Penuhi Panggilan MKD DPR, Bamsoet Sebut Undangannya Mendadak
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengungkapkan alasannya tak memenuhi panggilan MKD DPR.
-
Dasco Fokus Sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi, Isu Ketua DPR Dinilai Fitnah
Tagar #DascoKetuaDPR yang trending dan sempat menjadi nomor 1 di medsos X, Kamis (13/6/2024) pagi, lanjut Anto, harus disikapi dengan akal sehat.
-
Pengamat Sebut UU MD3 Layak Direvisi, Agar Mengikuti Perkembangan Zaman
Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dinilai layak untuk direvisi.
-
Pengamat Politik: Dinamika Politik Masa Depan Makin Berat UU MD3 Sebaiknya Direvisi
Riko Noviantoro mengatakan jika dinamika politik ke depan akan semakin berat dihadapi Prabowo-Gibran
-
Puan Maharani Kembali akan Menjabat Ketua DPR RI Periode 2024-2029
Puan Maharani kemungkinan besar kembali akan menjabat Ketua DPR RI. Partai Golkar yang disebut-sebut mengincar kursi Ketua DPR bahkan tidak.
-
Anggota Baleg Ungkap Ada Peluang Pembahasan RUU MD3 Dilanjutkan Jika Disepakati Mayoritas Fraksi
Guspardi sebut revisi UU MD3 belum tentu dilanjutkan pembahasannya sebab sejak 2019 telah masuk prolegnas, tiap tahun muncul di RUU Prioritas di Baleg
-
Airlangga Tegaskan UU MD3 Tidak akan Berubah, Tidak Ada Perebutan Kursi Ketua DPR
Airlangga menegaskan partainya tidak mengincar kursi Ketua DPR, menurutnya UU MD3 tidak akan berubah, pemilihan Ketua DPR dilakukan proporsional.
-
Revisi UU MD3 Dipastikan Batal PDIP Tetap Dapat Jatah Kursi Ketua DPR RI
RUU MD3 memang masuk daftar prioritas. Namun, hal itu bukan untuk mengubah aturan pemilihan komposisi pimpinan DPR.
-
Puan Maharani Geleng Kepala Ditanya Nasib Hak Angket dan Wacana Revisi UU MD3
Puan Maharani enggan merespons banyak saat ditanya awak media perihal nasib hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 dan revisi UU MD3.
-
PDIP Bersyukur Golkar Bantah Isu Mau Rebut Kursi Ketua DPR RI
Hasto Kristiyanto bersyukur karena Partai Golkar membantah hendak merebut kursi Ketua DPR RI melalui revisi UU MD3.
-
Wakil Ketua Umum Gerindra: Tidak Ada Gerakan Konkret Mengubah UU MD3
Habiburokhman mengatakan tidak ada gerakan konkret untuk mengubah Undang-undang (UU) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3).
