Pendidikan GOTAG
UU MD3
Berita
Foto (22)
-
MKD Minta Baleg Revisi UU MD3, Jumlah Pimpinan MPR/DPR Ditambah
MKD Minta Baleg Revisi UU MD3, Jumlah Pimpinan MPR/DPR Ditambah Sedangkan, kursi pimpinan DPR dan MPR tidak ditambahkan.
-
Fahri Hamzah Usul UU MD3 Dipecah
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengusulkan revisi UU MD3 dilakukan secara substansif.
-
Usulan PDIP, Hanura Minta Revisi UU MD3 Dilakukan Secara Menyeluruh
Dadang menuturkan revisi UU MD3 secara ideal tidak sekedar tambal sulam dalam rangka mengakomodir tambahan kursi pimpinan
-
PDIP Klaim Hampir Seluruh Fraksi Setuju Revisi UU MD3
Junimart mengakui dirinya ditunjuk fraksi menjadi ketua penyusunan revisi UU MD3.
-
Fraksi PDIP Bentuk Gugus Tugas Terkait Revisi UU MD3
Pembentukan itu terkait usulan Fraksi PDIP merevisi UU MD3 saat rapat paripurna pergantian ketua DPR.
-
Anggota DPD Kadek Arimbawa Kecewa Terhadap Kinerja Pimpinan
Anggota DPD asal Bali, I Kadek Arimbawa mengaku kecewa dengan pimpinan lembaga tempat berkumpulnya para senator tersebut.
-
PDIP Yakin Tidak Lama Lagi Konsensus Mengenai UU MD3 Selesai
Ade Komarudin, adalah anggota dewan dari partai yang masih mempunyai masalah atas legalitasnya
-
Politikus PKB Dorong Kocok Ulang Pimpinan DPR
Mundurnya Setya Novanto dari jabatan Ketua DPR menimbulkan beragam wacana mengenai posisi orang nomor satu di parlemen.
-
Politikus Demokrat: Putusan MK Posisikan Anggota Dewan Seolah 'Kebal Hukum'
Putusan MK bahwa pemeriksaan anggota dewan harus seizin presiden berpeluang munculnya gejala tebang pilih dalam penegakan hukum.
-
Teten: Aturan Ini Bukan untuk Mempersulit Penegakan Hukum
Kebijakan soal pemeriksaan anggota DPR dan DPD, harus mengantongi izin dari Presiden, diatur dalam pasal 245, UU 17/2014 tentang MD3
-
Fraksi Nasdem DPR: Revisi UU MD3 Dibutuhkan Tak Semata Ganti Pimpinan DPR
Fraksi NasDem DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
-
Politikus NasDem Serukan Perombakan Pimpinan DPR Tanpa Merevisi UU MD3
Wacana perombakan pucuk pimpinan DPR terus bergulir di DPR.
-
Diperlukan UU Khusus MPR, Agar Wewenangnya Tak Sekadar Melantik dan Memecat Presiden
Diperlukan UU Khusus tentang MPR, agar wewenangnya lebih luas, bukan sekadar lembaga yang melantik dan memecat presiden.
-
NEWSVIDEO: Golkar Berarti Bunuh Diri Politik Bila Tolak Perppu
Yasonna Laoly : Golkar Berarti Bunuh Diri Politik
-
Berikut Delapan Pasal UU MD3 Yang Direvisi Demi KMP dan KIH
DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Perubahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 20 14 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan UU MD3, Ini Pasal yang Diubah
Dua pasal yang direvisi yakni pasal 74 ayat 3,4,5 dan 6, dan pasal 98 dalam UU MD3 dihapus.
-
Dalam 45 Menit, DPR Sahkan Revisi UU MD3
Rapat Paripurna pengesahan RUU atas perubahan UU MD3 ini terbilang sangat cepat, yakni 45 menit.
-
Anggota DPR dari KIH dan KMP Sidang Bersama, Fahri Hamzah Tak Hadir
Seluruh pimpinan DPR hadir kecuali Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.
-
Tiga Jam Selesai, Revisi UU MD3 Dinilai Layak Masuk Rekor MURI
Ketua Pansus revisi UU MD3, Saan Mustofa menilai kejadian ini layak masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).
-
Diprotes, Anggota DPD Tinggalkan Ruang Rapat DPR
"Kalau DPD ikut ambil keputusan di sini, kami menolak. Tapi kalau hanya untuk mendengarkan, silakan," kata Benny.
