Pendidikan GOTAG
UU BUMN
Berita
Foto (11)
-
Nurdin Halid: Perubahan UU BUMN Perkuat BUMN Menuju Kampiun Nasional dan Pemain Global
Nurdin Halid menyatakan bahwa dualisme kewnangan antara kementerian BUMN dan BPI Danantara selama ini menjadi persoalan mendasar
-
Siapa Calon Kepala BP BUMN? Ini Penjelasan Menkum Supratman
Andi Agtas menegaskan bahwa penunjukan calon kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN sepenuhnya berada di tangan presiden.
-
11 Poin Penting Revisi UU BUMN, Status Baru BUMN hingga Larangan Rangkap Jabatan
Andre memaparkan sejumlah pokok pikiran yang menjadi materi penting dalam RUU BUMN.
-
Kementerian BUMN Dihapus, DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Badan Pengelola Baru
DPR dan pemerintah sepakat bubarkan Kementerian BUMN. Fungsinya diganti lembaga baru setingkat menteri.
-
Anggota Komisi VI DPR: Revisi UU BUMN Harus Sinkron dengan Putusan MK Soal Rangkap Jabatan Komisaris
Herman Khaeron, menegaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) harus memperhatikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
-
Rapat di DPR, Pakar Hukum Setuju Keuangan BUMN Termasuk Keuangan Negara
Presiden memegang kekuasaan pengelolaan BUMN sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.
-
Anggota DPR Usul Revisi UU BUMN Atur Larangan Wamen Rangkap Komisaris
Menurut Mufti praktik rangkap jabatan tersebut memicu kekecewaan publik di tengah sulitnya akses terhadap lapangan pekerjaan.
-
Presiden Prabowo Kirim Surpres Revisi UU BUMN ke DPR
Prabowo mengirimkan Surat Presiden atau Surpres kepada pimpinan DPR terkait revisi Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
-
UU BUMN dan Kementerian Negara Diuji ke MK, Minta Wakil Menteri Prabowo Tidak Rangkap Jabatan
Pasal 23 UU Kementerian Negara serta Pasal 27B dan 56B UU BUMN digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena banyak wakil menteri rangkap jabatan.
-
Rezim Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Pasca UU BUMN
Lahirnya UU BUMN yang salah satunya berupaya untuk menata ulang aset dan keuangan BUMN yang selama ini dianggap kurang efektif
-
Pengesahan UU BUMN, DPR RI Mengkhianati Penegakan Hukum dan Semangat Anti Korupsi
Secara prosedural, pengesahan UU BUMN cacat formil di mana hampir nihilnya partisipasi publik hingga tidak adanya transparansi
-
Tanggung Jawab Korporasi dalam UU BUMN Jadi Sorotan Para Pakar Hukum
Jamin menjelaskan bahwa penguatan prinsip Business Judgment Rule dalam regulasi baru memberikan perlindungan hukum kepada direksi dan komisaris BUMN.
-
UU BUMN Cerminan Hukum Bisnis, Bagaimana Peran KPK Kemudian?
Baru baru ini sedang ramai dibahas terkait uu no. 1 tahun 2025, tentang UU BUMN (Badan Usaha Milik Negara)
-
Direksi Bukan Penyelenggara Negara di UU BUMN, DPR: Silakan Masyarakat Gugat ke MK
Pasal di UU BUMN mengundang banyak kritik karena salah satu objek yang ditindak KPK adalah penyelenggara negara yang melakukan tindak pidana korupsi.
-
Feri Amsari: Isi UU BUMN Bertolak Belakang dengan Ide Prabowo Buru Koruptor Sampai Antartika
Pakar hukum tata negara Feri Amsari menilai ada upaya meloloskan koruptor di BUMN dari jerat hukum lewat revisi UU BUMN No. 1 Tahun 2025.
-
UU BUMN, KPK Tak Bisa Lagi Tangkap Direksi dan Komisaris yang Tersangkut Korupsi
UU BUMN menyatakan, direksi maupun komisaris perusahaan pelat merah tidak lagi dihitung sebagai penyelenggara negara.
-
Danantara Pakai UU BUMN yang Baru, Apakah Keputusan Direksi Tak Bisa Diproses Hukum KPK?
Danantara akan menggunakan dana dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Prabowo Subianto.
-
MK Terima Permohonan Uji Materi UU BUMN
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima permohonan uji materi Pasal 77 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
-
Ahli Hukum Tata Negara Indonesia Nilai UU BUMN Bertentangan dengan Konsep IRI
UU BUMN bertentangan dengan konsep Indonesia Raya Incorporated (IRI) yang diajukan para pemohon
-
Saksi Ahli Ungkap Pihak Kementerian BUMN Pernah Akui Terdapat 22 Kelemahan dalam UU BUMN
Pengakuan ke-22 kelemahan UU BUMN tersebut diungkapkan Agus Trihatmoko dengan mengutip pernyataan Staf Ahli Menteri BUMN
