Pendidikan GOTAG
Undang-undang
Berita
-
Hak untuk Tahu Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik
Perwujudan hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan akses informasi yang telah diakui secara internasional yang setiap tanggal 28 September
-
Rencana Pembentukan Dewan Keamanan Nasional Dinilai Tidak Sejalan dengan Amanat UU
Menurutnya, UU Pertahanan Negara sejak 2002 mengamanatkan pemerintah untuk membentuk DPN (Dewan Pertahanan Nasional) bukan Dewan Keamanan Nasional.
-
Wamenkumham: Solusi Dewan Pers Terhadap RKUHP Sangat Bisa Diakomodasi
Wamenkumham nilai positif sikap Dewan Pers terhadap RKUHP karena tidak hanya mengkritik melainkan juga menawarkan solusi.
-
Rusia Siap Atur Peredaran NFT dengan Melakukan Perubahan Undang-undang
Pejabat Rusia ingin memperluas kerangka peraturan negara untuk cryptocurrency, token digital termasuk Non-Fungible Token (NFT)
-
Deklarasi GBN, Erros Djarot Sebut Bangun Kebudayaan Indonesia Sangat Mudah
Erros Djarot sebut membangun kebudayaan Indonesia sangat mudah, yaitu tinggal mengikuti apa yang tertulis di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
-
MK Seharusnya Jaga Negara dari Produk Undang-Undang yang Mencelakakan
Tulisan ini dibuat oleh Ketua DPD RI LaNyalla Mattalitti yang membahas negara Indonesia mengenai persoalan konstitusi dan Undang-undang
-
Revisi UU PPP Diyakini Terkait Praktik Kartel di DPR
Didik mencontohkan adanya indikasi kepentingan kartel di internal DPR yang menggunakan undang-undang untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.
-
RUU TPKS Disahkan jadi UU, Komnas Perempuan: Kita Perlu Kawal Pelaksanaannya
Komnas Perempuan menegaskan perlu adanya pengawalan dalam pelaksanaan UU TPKS yang baru saja disahkan oleh DPR RI pada Selasa (12/4/2022).
-
Puan Maharani: DPR RI Telah Selesaikan 31 Undang-undang selama 3 Tahun Masa Persidangan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, bahwa selama masa persidangan DPR RI pada masa sidang tahun 2019 hingga masa sidang tahun 2022
-
Pemerintah Pastikan Otorita IKN Bisa Langsung Beroperasi Setelah Aturan Turunan Terbit
Kepala Otorita IKN harus memiliki pengalaman membangun dan mewujudkan pembangunan fisik dalam skala besar di organisasi pemerintahan atau swasta.
-
Plt Wali Kota Siantar Susanti Ungkap Alasannya Mencopot Sejumlah Kadis Padahal Dia Baru Dilantik
Susanti mengatakan langkah mencopot para Plt ini dalam rangka percepatan pembangunan, tindakannya yang mengganti sejumlah Plt itu direstui UU.
-
Rapat Paripurna DPR Setujui 7 RUU Provinsi Jadi Undang-Undang
DPR RI menyetujui tujuh Rancangan Undang-undang (RUU) tentang provinsi menjadi Undang-Undang (UU).
-
DPR Minta Kemenkumham Selesaikan Sejumlah Revisi UU Tahun Ini
Sejumlah Anggota Komisi III DPR RI meminta agar Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) segera menyelesaikan sejumlah undang-undang, mulai KUHP hingga
-
Tok, DPR Sahkan RUU Kejaksaan Jadi Undang-undang
DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi
-
DPR Tetapkan 40 RUU untuk Prolegnas Prioritas 2022, Cipta Kerja Masuk RUU Kumulatif Terbuka
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan 40 RUU prioritas untuk masuk program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2022.
-
Portugal Berlakukan UU yang Melarang Atasan Hubungi Karyawan di Luar Jam Kerja
Apabila diketahui perusahaan atau pemimpin menghubungi di luar jam kantor yang telah berakhir maka denda pun diberikan.
-
Yusril Ihza Mahendra: Yang Hitler Itu Saya atau Pak SBY?
Yusril Ihza Mahendra menyinggung produk hukum pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
-
Serang Balik Benny K Harman, Yusril Justru Sebut UU Era SBY Sebagai Produk Pengikut Rezim Hitler
Yusril beragumen bahwa Benny tidak memiliki pijakan intelektual dengan menyatakan negara memaksakan kehendak terkait polemik Partai Demokrat.
-
RUU HPP Disetujui Jadi Undang-Undang, Tahun Depan PPN Naik, Sembako Dikecualikan dari BKP
Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang
-
Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU HPP Jadi Undang-Undang
Rapat paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang.
