Pendidikan GOTAG
Undang-undang
Berita
-
RDP dengan Komisi IX, KSPSI Minta DPR Buat UU Baru soal Perlindungan dan Kesejahteraan Pekerja
KSPSI meminta DPR membuat regulasi ketenagakerjaan baru, bukan merevisi aturan lama saat rapat dengar pendapat (RDP) .
-
Tak Hanya Beracara, Advokat Kini Dituntut Kuasai Teknik Merancang Regulasi Hukum
Tak hanya piawai di ruang sidang, advokat kini dituntut menguasai teknik merancang regulasi hukum.
-
VIDEO Sikap Mabes TNI Terkait Wacana Polri di Bawah TNI: Reaksi Beragam dari Aktivis hingga Politisi
"Segala perubahan terkait struktur atau koordinasi antar lembaga merupakan kewenangan pemerintah dan DPR."
-
Yusril Ungkap Sudah Siapkan 3 UU Baru, Salah Satunya UU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan rencananya untuk membentuk tiga undang-undang (UU) pada tahun 2025 mendatang.
-
Honorarium Hakim Agung Didorong Agar Diatur Dalam Undang-Undang
Juru bicara MA, Suharto mengatakan hakim agung sepakat menyerahkan secara sukarela 40 persen dari hak honorarium mereka dari penanganan perkara
-
Pemerintah Dinilai Sudah Melanggar UU dengan tidak Membangun Cadangan Penyangga Energi Nasional
Mulyanto menilai pemerintah telah secara sengaja melanggar undang-undang karena tak kunjung membangun cadangan penyangga energi nasional.
-
Surya Paloh Singgung Ada Pihak yang Menyiasati Undang-Undang
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, menyinggung ada pihak yang mulai menyiasati Undang-Undang untuk kepentingan tertentu.
-
Kominfo Umumkan Daftar Penyelenggara Jasa Pembayaran Terkait Judi Online, Berikut Rincian Lengkapnya
Keminfo menemukan indikasi keterkaitan pemanfaatan layanan sistem pembayaran untuk aktivitas perjudian.
-
Lestari Moerdijat: Pimpinan DPR Harus Tuntaskan RUU PPRT hingga Jadi Undang-Undang
Lestari Moerdijat menyebut bahwa pimpinan DPR RI harus segera melanjutkan pembahasan RUU PPRT agar dapat disahkan menjadi undang-undang.
-
Aturan Kemnaker bagi Ibu Hamil yang Bekerja Malam
Menjaga kesehatan ibu hamil sangatlah penting, terutama bagi mereka yang bekerja malam hari.
-
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF Prihatin Lihat Kamar Hotel Jemaah Indonesia Didobrak Petugas Arab Saudi
"Mereka itu dalam kondisi penangkapannya itu didobrak hotelnya, dikeluarkan hanya pakai baju yang melekat di badan."
-
VIDEO WAWANCARA EKSKLUSIF TB Hasanuddin: Menghidupkan Kembali Dewan Pertimbangan Agung Tidak Urgent
TB Hasanuddin mempertanyakan urgensi dari menghidupkan kembali DPA. Sebab, ada tidaknya revisi UU tersebut tidak akan mengubah posisi negara.
-
VIDEO Sekjen PDIP Soal Polemik Tapera: Jadi Penindasan Ketika Diwajibkan
"Ketika ini menjadi wajib maka menjadi suatu bentuk penindasan yang baru dengan menggunakan autocratic legalism tadi," ujar Hasto.
-
Netanyahu Desak Knesset Sahkan Undang-undang Al-Jazeera, Larang Berita Asing Beroperasi di Israel
Netanyahu meminta pemerintah koalisinya pada tanggal 1 April untuk menyetujui undang-undang yang dikenal “undang-undang Al-Jazeera.
-
Jokowi: Saya Tidak Akan Berkampanye Meski Diperbolehkan Undang-undang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menepis kabar yang menyebutkan dirinya akan ikut berkampanye pada Pilpres atau Pemilu 2024.
-
Eddy Soeparno Sebut Produktivitas DPR Bukan Hanya Dilihat dari Kuantitas UU yang Dilahirkan
Menurut Eddy, banyak hal yang seharusnya bisa menjadi penilaian terhadap kinerja atau produktivitas anggota DPR RI.
-
Pengamat Soroti Usulan Pembentukan UU Libatkan Parpol
Persetujuan ketum parpol dalam pembentukan UU bergantung pada mekanisme internal partai.
-
Tentang Pengesahan UU, FORMAPPI Sebut Kepentingan Rakyat Jadi yang Utama
Narasi tentang sulitnya usulan Undang-Undang untuk disahkan DPR lantaran butuh persetujuan pimpinan partai politik menjadi sorotan
-
Refleksi Penghujung Tahun 2023, Lima Faktor yang Pengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia
Masalah penegakan hukum di akhir Penghujung Tahun terletak pada lima faktor yang mempengaruhinya. Apa saja?
-
VIDEO EKSKLUSIF Soal Etnis Rohingya di Aceh, Hikmahanto: Mereka Pendatang Gelap & Layak Dideportasi
"Mereka bisa, layak dideportasi dan pendeportasiannya ini tentu kita harus berkordinasi dengan negara asal," ujar Prof Hikmahanto Juwana
