Pendidikan GOTAG
Undang-undang
Berita
-
DPR Sahkan RUU Landas Kontinen Jadi UU
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Landas Kontinen menjadi Undang-Undang.
-
Masyarakat Diajak Bijak Kenal Undang-Undang ITE Demi Jaga Dunia Digital
Sudah banyak masyarakat yang terkena akibat dari melanggar UU ITE, seperti terkena sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi perdata.
-
Disahkan Jadi UU, Mendagri Sebut Perppu Pemilu Beri Kepastian Hukum Penyelenggaraan Pemilu 2024
Mendagri Tito Karnavian menyebut Perppu Pemilu menunjukkan dukungan pemerintah dan DPR dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.
-
Tok! DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-undang
DPR bersama pemerintah mengesahkan Perppu No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu jadi UU.
-
Breaking News: DPR Sahkan Perppu Pemilu Jadi Undang-Undang
DPR mengesahkan Perppu Pemilu menjadi Undang-Undang dalam sidang paripurna IV Masa Sidang 2022-2023 pada Selasa (4/4/2023).
-
Ketua MPR RI Bamsoet Dorong Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pelajar Indonesia di Luar Negeri
Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, MPR RI bersama PPI Dunia
-
Perppu Cipta Kerja Disahkan Menjadi Undang-Undang, Anggota DPR: Jadi Daya Tarik Investor
Undang-Undang Cipta Kerja dinilai memudahkan UMKM terkait perizinan sertifikasi halal lalu fasilitas fiskal untuk industri tertentu.
-
Ditolak Fraksi PKS dan Demokrat, DPR Sahkan Perppu Cipta Kerja Jadi Undang-Undang
DPR mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU pada Selasa (21/3/2023).
-
Breaking News: Perppu Cipta Kerja Disahkan DPR Jadi Undang-Undang
DPR mengesahkan Perppu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada sidang paripurna yang digelar, Selasa (21/3/2023).
-
Cegah Pernikahan di Bawah Umur, Lestari Moerdijat Ungkap Hal Ini
Menurut Lestari, pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kesehatan jasmani, kesehatan sosial hingga psikologis anak perempuan maupun laki-laki.
-
Ahmad Basarah: Putusan PN Jakarta Pusat Agar Pemilu Ditunda Bertentangan dengan UUD NRI 1945
Ahmad Basarah menilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memunda Pemilu adalah cacat hukum dan bertentangan dengan UUD NRI 1945
-
Dinilai Bakal Memberatkan Petani Tembakau, Revisi PP 109/2012 Alami Penolakan
Rais Syuriah PBNU KH Azizi Hasbullah menilai rencana revisi PP 109/2012 harus mempertimbangkan situasi dan kondisi di masyarakat.
-
Syarief Hasan: Perlu Undang-Undang yang Khusus Mengatur Tentang MPR
Sjarifuddin Hasan mengungkapkan perlu adanya undang-undang khusus tentang MPR sebagai sebuah lembaga negara yang memiliki payung hukum yang kuat
-
Guru Besar UIN Jakarta: Kebebasan Beragama di Indonesia Diatur Undang-undang
Masykuri menunjukkan data bahwa faktanya mendirikan tempat ibadah geraja di Indonesia lebih mudah ketimbang mendirikan masjid di AS atau negara Eropa.
-
Kementerian Ketenagakerjaan Ungkap Alasan Jokowi Terbitnya Perppu Cipta Kerja
Tujuan diterbitkannya Perppu Cipta Kerja sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan lapangan kerja, serta menyerap tenaga kerja.
-
Kaleidoskop 2022: Deretan UU Penting yang Disahkan DPR pada Tahun Ini, RKUHP Paling Kontroversial
Dari puluhan RUU yang menjadi target untuk disahkan, tak sampai setengahnya dapat diselesaikan menjadi Undang-undang.
-
Selandia Baru Sahkan UU Lingkungan Bebas Rokok, Larang Generasi Kelahiran 2009 ke Atas Merokok
Selandia Baru resmi mengesahkan UU Lingkungan Bebas Rokok yang larang generasi kelahiran 2009 ke atas merokok. UU ini didukung Kementerian Kesehatan.
-
VIDEO Pimpinan DPR Pastikan RKUHP Segera Disahkan Jadi UU Meski Masih Banyak Ditolak Masyarakat
DPR, kata Dasco, tidak mempermasalahkan adanya kelompok masyarakat melakukan ujuk rasa atau demonstrask menolak RKUHP.
-
Iran Bakal Membubarkan Polisi Moral, Undang-Undang Hijab Ditinjau
Polisi moral di Iran bakal dibubarkan setelah protes yang berkelanjutan terus terjadi selama tiga bulan terakhir.
-
Tugas Mahkamah Agung: Fungsi Peradilan, Fungsi Pengawasan, hingga Fungsi Administratif
Inilah tugas dan fungsi pokok dari Mahkamah Agung, mulai dari fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi administratif, hingga fungsi lain-lain.
